Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Adis Dwi Artamevia Udjulu
Universitas Negeri Gorontalo
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL Adis Dwi Artamevia Udjulu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1157

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menelaah Pasal 68 ayat (1) UU MK yang hanya memberikan legal standing kepada pemerintah dalam menjakukan permohonan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Konstitusi sekaligus merumuskan konsep legal standing pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut akan dianalisis secara normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta akan dilakukan analisis secara kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan teori kedaulatan rakyat dan teori kepastian hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian legal standing hanya kepada Pemerintah dengan alasan menjaga ketertiban negara tidak sesuai dengan kondisi perubahan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi dalam proses pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran konstitusi secara terstruktur dan masif dapat dimohonkan pula oleh masyarakat dengan mendasarkan pada indikator yang jelas sehingga akan mencerminkan prinsip kepastian hukum.Kata Kunci: Kedaulatan, Kepastian, Partai Politik, Pembubaran.
ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI STATUS KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN DALAM PINJAMAN ILEGAL Adis Dwi Artamevia Udjulu; Dolot Alhasni Bakung; Fitran Amrain
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3042

Abstract

Illegal lending practices in Pinolosian Subdistrict raise legal issues concerning the validity of loan agreements and their consequences for contractual performance, collateral ownership, and debt collection. This study aims to analyze the invalidity of illegal loan agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and examine their legal consequences for loan principal, collateral, and the creditor’s civil liability. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach using interviews, observations, document analysis, and legal materials. The findings show that illegal loan agreements fail to satisfy the objective requirement of a lawful cause and are therefore null and void. Nevertheless, the principal amount received by the debtor remains repayable as actual performance, whereas interest, penalties, and additional charges have no binding legal effect. The collateral remains the debtor’s property, while debt collection through intimidation or unilateral seizure may constitute an unlawful act that gives rise to civil liability for the creditor. ABSTRAKPraktik pinjaman ilegal yang berkembang di Kecamatan Pinolosian menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, serta tindakan penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji akibat hukumnya terhadap uang pinjaman, barang jaminan, dan tanggung jawab perdata kreditur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman ilegal tidak memenuhi syarat objektif berupa sebab yang halal sehingga batal demi hukum. Meskipun demikian, pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan sebagai prestasi nyata, sedangkan bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki kekuatan mengikat. Barang jaminan tetap menjadi milik debitur, sementara penagihan melalui intimidasi atau penguasaan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi kreditur.
Co-Authors Dolot Alhasni Bakung Fitran Amrain