Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Muhammad Subhan
MSP Law Office
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Fungsi Check and Balances dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum dan Hak Pengawasan Masyarakat Nabila Ihza Nur Muttaqi; Muhammad Subhan
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2025): Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v5i8.4278

Abstract

Pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi risiko malakuntabilitas akibat dominasi kewenangan pemerintah desa yang tidak seimbang dalam tata kelola anggaran. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pelaporan teknis, terdapat gap penelitian berupa pengabaian terhadap fungsi check and balances yang menempatkan partisipasi masyarakat hanya sebagai formalitas administratif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pertanggungjawaban hukum pemerintah desa serta mempertegas hak pengawasan masyarakat melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan tanggung jawab jabatan yang bersifat mutlak dan harus memenuhi standar transparansi yuridis. Kebaruan penelitian ini terletak pada redefinisi partisipasi masyarakat bukan sekadar kontrol sosial, melainkan sebagai hak hukum konstitusional yang bersifat imperatif. Penguatan kedudukan hukum masyarakat dalam pengawasan merupakan instrumen hukum utama untuk menjamin integritas alokasi dana publik serta mewujudkan keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada urgensi reformulasi kebijakan tata kelola desa di masa depan yang mengadopsi mekanisme partisipasi masyarakat sebagai dasar hukum yang berguna untuk memitigasi risiko korupsi dan menjamin integritas alokasi dana.
Co-Authors Nabila Ihza Nur Muttaqi