Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Noblesse Oblige Law Journal
Anisa Azzaulfa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius Dionesius; Evi Purwanti; Anisa Azzaulfa
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan212025179-193

Abstract

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.
Perlindungan Konsumen di Era Digital dalam Praktik Bisnis dan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Transportasi Online(Studi Pengguna Jasa Gojek di Kota Pontianak) Yoga Fajar Nugraha; Muhammad Tahir; Anisa Azzaulfa
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan212025194-212

Abstract

Transportasi darat memegang peranan strategis dalam kehidupan berbangsa, sebab seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran transportasi. Sebagaimana fungsinya, transportasi darat dituntut untuk menyediakan layanan yang mendukung aktivitas masyarakat, baik melalui kendaraan bermotor maupun moda lainnya. Namun, perusahaan penyedia layanan transportasi online kerap mengklaim hanya sebagai penyedia platform teknologi yang mempertemukan mitra pengemudi dengan konsumen, sehingga menempatkan diri seolah tidak memiliki tanggung jawab langsung atas risiko yang dialami pengguna jasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjamin hak-hak konsumen transportasi online, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Gojek sebagai penyedia layanan Go-Ride memiliki tanggung jawab berupa pemberian santunan jika konsumen mengalami kecelakaan, yaitu Rp10.000.000,00 untuk kematian dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perawatan di rumah sakit. Meskipun demikian, bentuk tanggung jawab tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Co-Authors Dionesius Dionesius Evi Purwanti Muhammad Tahir Yoga Fajar Nugraha