Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Musik Komersial: Studi Kasus Sengketa Lagu ‘Bilang Saja’ Vennia Neshya Rusli; Christine S T Kansil
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 4 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v4i1.8392

Abstract

Abstrak Sengketa hak cipta atas lagu “Bilang Saja” antara Ari Bias dan Agnez Mo telah menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pertunjukan musik komersial di Indonesia. Sengketa ini bermula ketika lagu ciptaan Ari Bias dibawakan oleh Agnez Mo dalam beberapa konser komersial pada tahun 2023 tanpa memperoleh izin langsung dari pencipta. Ari Bias kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menuntut ganti rugi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam persidangan, penggugat berpendapat bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial harus memperoleh izin dari pencipta sebagai pemegang hak ekonomi, sedangkan tergugat berpendapat bahwa penggunaan tersebut telah sesuai karena telah melakukan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Royalti Musik, Pertunjukan Komersial, Sengketa Lagu
Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam E-Commerce di Indonesia Caroline Debora; Christine S T Kansil
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 4 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v4i1.8400

Abstract

Kita hidup di era yang serba digital, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pesatnya aktivitas perdagangan melalui platform elektronik (e-commerce) seperti, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga memicu meningkatnya pelanggaran merek dagang, khususnya dalam bentuk penjualan barang palsu, peniruan merek, dan penggunaan merek tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran merek dagang dalam e-commerce di Indonesia serta mengkaji faktor penyebab dan upaya penegakan hukum dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, diimplementasikan, serta diselaraskan secara berkelanjutan guna mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga sistem hukum nasional tetap relevan dan adaptif dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas merek di lingkungan perdagangan elektronik.
Labor Law Analysis of the Implementation of Menstrual Leave for Female Workers Amelia Abdullah Zimah; Christine S T Kansil
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4221

Abstract

Menstruation is a biological function that occurs naturally and is important in contributing to reproduction for all women. Even though it is a reproductive function that is experienced naturally by women, the experience of menstruation can vary, from mild symptoms to severe symptoms. As a result of menstrual symptoms on the first and second day experienced by almost all women, this causes their activities, performance and quality of life to be disrupted. This is a consideration for the Government to implement menstrual leave for companies in Indonesia. Menstrual leave was implemented by the government in labor law No.13 of 2003. The creation of labor law regulations was nothing more than a relief to working conditions for female workers. Although the law recognizes the right to menstrual leave, there are many obstacles to exploiting the right which requires a lot of practical activities and a deep understanding of more real situations or actions.
The Role of Law in Regulating Compulsory Vaccination: Between Human Rights and State Obligations during the Pandemic Lila Graciella Yuwono; Christine S T Kansil
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4231

Abstract

Public health protection is one of the main obligations of the state in an effort to maintain the welfare of its citizens. One of the policies implemented is mandatory vaccination to reduce the spread of infectious diseases and maintain collective health. However, this policy raises challenges in terms of balancing between the state's responsibility to protect the community and individual human rights, especially the right to determine which medical interventions to accept. This research aims to examine the role of law in regulating mandatory vaccination in Indonesia, as well as how the policy can be implemented without violating human rights. This study uses a normative juridical approach by exploring various regulations that form the basis for the implementation of mandatory vaccination in Indonesia, including Law Number 36 of 2009 concerning Health and Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation. The analysis shows that compulsory vaccination has a strong legal footing to protect public health, but it must still respect individual rights, especially the right to choose medical interventions. The state is also required to ensure that this policy is implemented in a fair and non-discriminatory manner, especially for vulnerable groups such as children, the elderly, and individuals with special health conditions. This study also found that adequate education and socialization are important factors to increase public acceptance of mandatory vaccination. Public opposition is generally caused by a lack of proper understanding of the benefits of vaccines, as well as the spread of inaccurate information about vaccine safety. Therefore, a more persuasive approach, involving community leaders and related institutions, is needed to provide better understanding and increase public trust in vaccination policies. Mandatory vaccination policies need to be implemented while maintaining a balance between the state's obligation to protect public health and human rights. Not only does the state need to strengthen the legal basis for vaccination, but it must also ensure that this policy is implemented in a fair and inclusive manner.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia Nayla Putri Yandika; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja perempuan di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan efektif dan mengapa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur akademik, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan hak cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti keguguran dengan tetap memberikan upah penuh, implementasi hak-hak tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pekerja dan pemberi kerja tentang hak-hak yang dimiliki, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerja perempuan sering kali mengalami ketakutan akan kehilangan pekerjaan jika mereka menggunakan hak cuti yang mereka miliki. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja perempuan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja perempuan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan adil.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN Vennia Neshya Rusli; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4281

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.
Analisis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penanggulangan Limbah: Studi Kasus 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby Egieta Christy Tarigan; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4293

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum dan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, dengan studi kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS. Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan industri yang pesat. PT SS, sebagai industri tekstil, terbukti telah melakukan pencemaran dengan membuang limbah berbahaya ke sungai, mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam upaya penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT SS dan berhasil memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum perusahaan tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp 48 Miliar untuk kepentingan lingkungan. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip "polluter pays principle" dan mengingatkan industri lainnya untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi korporasi lain untuk mematuhi regulasi lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Hak dan Kewajiban Pekerja: Analisis Hukum Kepegawaian di Indonesia Maydi Jack Sandi; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4296

Abstract

Studi ini berfokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya, dalam hal hak dan kewajiban pekerja dalam konteks hukum kepegawaian Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum bagi pekerja dan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan, dan analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk melindungi pekerja, masih ada beberapa masalah dalam menerapkannya, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan transformasi digital yang menghasilkan jenis pekerjaan baru. Studi menemukan bahwa kasus perselisihan industrial meningkat sebesar 15% setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum, perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pembaruan regulasi untuk menerima jenis kerja baru, dan optimalisasi peran sistem tripartit dalam hubungan industrial adalah beberapa rekomendasi.
Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Kajian Perspektif Hukum Tata Negara Farrel Nouvaleo Akbar; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4321

Abstract

Kewenangan presiden dalam keadaan darurat merupakan aspek penting dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, serta penerapan kewenangan presiden selama keadaan darurat, dengan fokus pada pandemi COVID-19 sebagai studi kasus. Dasar hukum kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur oleh UUD 1945 Pasal 12, Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Meskipun presiden memiliki kewenangan luas, tindakan yang diambil tetap harus diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) guna memastikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini juga membandingkan kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden selama pandemi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, meskipun terdapat beberapa kritik terkait pengawasan legislatif yang kurang optimal. Reformasi dalam undang-undang darurat dan penguatan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan darurat di masa depan.
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional Tengku Amira Najla; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4403

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan akses layanan dan biaya pengobatan yang tinggi, masih menjadi kendala signifikan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam melindungi hak kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih efektif.