Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Musik Komersial: Studi Kasus Sengketa Lagu ‘Bilang Saja’ Vennia Neshya Rusli; Christine S T Kansil
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 4 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v4i1.8392

Abstract

Abstrak Sengketa hak cipta atas lagu “Bilang Saja” antara Ari Bias dan Agnez Mo telah menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pertunjukan musik komersial di Indonesia. Sengketa ini bermula ketika lagu ciptaan Ari Bias dibawakan oleh Agnez Mo dalam beberapa konser komersial pada tahun 2023 tanpa memperoleh izin langsung dari pencipta. Ari Bias kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menuntut ganti rugi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam persidangan, penggugat berpendapat bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial harus memperoleh izin dari pencipta sebagai pemegang hak ekonomi, sedangkan tergugat berpendapat bahwa penggunaan tersebut telah sesuai karena telah melakukan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Royalti Musik, Pertunjukan Komersial, Sengketa Lagu
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN Vennia Neshya Rusli; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4281

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.
Paradoks Legalitas dalam Arbitrase Internasional: Analisis Kegagalan Eksekusi Putusan SIAC pada Sengketa Astro vs Lippo Vennia Neshya Rusli; Gunardi Lie
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7185

Abstract

Sistem arbitrase internasional, yang ditopang oleh Konvensi New York 1958, dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang utuh, mulai dari ajudikasi hingga eksekusi lintas batas. Namun, studi kasus Astro vs Lippo mengungkap kerentanan kritis dalam rantai prosedural ini. Di sini, putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase premium di SIAC gagal pada tahap akhir dan paling menentukan: penegakan di pengadilan domestik. Titik kegagalan ini adalah penggunaan veto kedaulatan oleh pengadilan Indonesia melalui penafsiran ekspansif atas klausul ketertiban umum, sebuah tindakan yang secara efektif mementahkan finalitas putusan. Lahirnya paradoks legalitas akibat intervensi ini tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mengekspos kelemahan sistemik, merusak kepercayaan pada arbitrase sebagai forum yang efisien, dan menciptakan efek dingin bagi investor yang mengandalkan kepastian hukum.
Protection of Civilian Victims of Armed Conflict Based on International Law (Case Study of the Israeli and Palestinian Conflict) Moody Rizqy Syailendra Putra; Amelia Abdullah Zimah; Febriany Febriany; Vennia Neshya Rusli
International Journal of Religion Education and Law Vol. 3 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v3i2.2976

Abstract

International armed conflict is defined as a conflict between two or more states or between one state and another party that does not yet have state status. In the world of international law, the Geneva Conventions have been considered the right decision because the results of the convention have been agreed and signed by countries that have been recognized by the United Nations. The essence of the convention is an agreement that protects the safety of military members wounded during the war. In the application of the results of the Geneva Conventions and international human rights law is still not fully applicable. An alliance of countries that gives full support to the Israeli-Palestinian war causes legal defects. The conflict between the two countries has been going on since the early 20th century until now. The Israeli-Palestinian armed conflict is slowly attacking civilians as well. This research is a normative research, which is used to see problems related to armed conflict through legal studies. When viewed from the point of view of the basic state and the principles of the International Law of War, the Israeli-Palestinian war does not follow the existing rules. Several international rules already exist to deal with similar cases, which provide rules and protection. The United Nations here serves to maintain world peace from conflicts between countries.
Campaign Ethics for the President in the General Election Rasji Rasji; Amelia Abdullah Zimah; Febriany Febriany; Vennia Neshya Rusli
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2381

Abstract

Every five years, Indonesia holds General Elections that are held directly, generally, freely, secretly, honestly, fairly, or commonly known as Luber Jurdil. In the principle of ethics, in politics related to morals, the politics of a country if followed by ethics then a prosperous, just and prosperous nation will be achieved. At this time, campaigns are still widely used to invite commotion by spreading hoaxes. The president has an obligation to maintain neutrality. The president has an obligation to maintain his neutrality during the election campaign. Yesterday's campaign, the President was accused of carrying out a campaign that skewed towards one of the candidate pairs. In this study, juridical normative research was used to see issues related to campaign ethics for the President. When viewed from the context of democracy, the President has the right and freedom as a citizen to participate in the political process, including in election campaigns. As someone who is subject to the rules, the existence of rules regarding the President's right to campaign during the election period, the President must also maintain ethics and moral values outside of the existing legal rules.