Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Muhammad Zasmin
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penguatan Literasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu Muhammad Zasmin; Nita Nilan Sri Rezky Pulungan; Agusmidah Agusmidah
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.693

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompleks. Rendahnya pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban pekerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, serta perlindungan hukum ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak pekerja di masa mendatang. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode edukatif, partisipatif, dan komunikatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada siswa-siswi kelas akhir SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait hak dan kewajiban pekerja, kontrak kerja, outsourcing, magang, pengupahan, serta perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Evaluasi kegiatan menunjukkan tingkat antusiasme dan partisipasi peserta yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Selain meningkatkan kesadaran hukum peserta, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi edukatif antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Dengan demikian, penguatan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan kerja dan pembangunan sumber daya manusia yang kritis, adaptif, serta memahami hak-haknya sebagai calon pekerja.
Kekaburan Status Hukum Akun Media Sosial sebagai Harta Wakaf Muhammad Zasmin
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.703

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru berupa aset digital, salah satunya akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi melalui sistem monetisasi konten. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai kedudukan akun media sosial sebagai objek wakaf dalam perspektif hukum Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum akun media sosial sebagai harta wakaf serta mengkaji bentuk kekaburan norma yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap wakaf akun media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan wakaf dan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial memiliki unsur manfaat ekonomi dan keberlanjutan manfaat yang mendekati karakteristik harta (al-mal) dalam hukum Islam. Akan tetapi, status kepemilikan akun media sosial masih bersifat relatif karena tunduk pada kebijakan platform digital sehingga menimbulkan kekaburan status hukum sebagai harta wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi wakaf Indonesia belum mampu mengakomodasi perkembangan aset digital secara komprehensif sehingga diperlukan reinterpretasi konsep harta wakaf serta pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap wakaf aset digital di era masyarakat virtual.
Transformasi Digital Pertanahan dan Problematika Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia Muhammad Zasmin; Arkana Cahya Ardiputra; Gabriella Patricia Habeahan; Fahrel Hakim; Vutri Tri Lestari Panjaitan
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.735

Abstract

Transformasi digital pertanahan merupakan bagian dari reformasi administrasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan serta memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital pertanahan melalui penerapan sertifikat elektronik serta mengkaji problematika kepastian hukum yang muncul dalam sistem pertanahan elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan sistem pendaftaran tanah elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki dasar hukum yang sah dan dapat menjadi alat bukti hukum yang kuat dalam sistem pertanahan nasional sepanjang diterbitkan melalui sistem elektronik resmi pemerintah. Transformasi digital pertanahan memberikan manfaat berupa efisiensi administrasi, integrasi data pertanahan, dan peningkatan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai problematika, seperti tingginya konflik agraria, belum optimalnya validasi data pertanahan, risiko kebocoran data elektronik, ketidaksiapan infrastruktur digital, serta belum harmonisnya regulasi pertanahan dan sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem elektronik, validasi data pertanahan secara menyeluruh, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dalam transformasi digital pertanahan di Indonesia.
CONSTITUTIONAL UNWILLINGNESS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEREVISI UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Muhammad Zasmin
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.63

Abstract

Reformasi sektor keamanan pasca-1998 menempatkan pembatasan yurisdiksi peradilan militer sebagai bagian penting dalam pembangunan negara hukum demokratis di Indonesia. Namun, hingga saat ini revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum juga disahkan meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengamanatkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif yurisdiksi peradilan militer pasca Undang-Undang TNI, mengkaji bentuk constitutional unwillingness Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, serta menelaah implikasinya terhadap supremasi sipil, kepastian hukum, dan negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer telah menciptakan kontradiksi normatif antara semangat reformasi hukum dengan praktik legislasi nasional. Kondisi tersebut mencerminkan adanya constitutional unwillingness DPR karena pembentuk undang-undang tidak menjalankan amanat reformasi secara efektif selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, supremasi sipil, akuntabilitas penegakan hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Peradilan Militer menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Arkana Cahya Ardiputra Fahrel Hakim Gabriella Patricia Habeahan Nita Nilan Sri Rezky Pulungan Vutri Tri Lestari Panjaitan