Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Hernawati Hernawati
Universitas Langlangbuana
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Evaluasi implementasi dan implikasi hukum transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Aep Hendar Cahyad; Yeti Kurniati; Hernawati Hernawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif-analitis dan studi kasus di Kabupaten Bandung serta wilayah sekitarnya, penelitian ini menganalisis proses transformasi regulasi, dampaknya terhadap regulasi daerah, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi OJK, LPS, BPS, serta laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur BPR membawa konsekuensi hukum signifikan, terutama pada kewajiban penyesuaian dokumen hukum, sinkronisasi regulasi daerah, dan peningkatan tata kelola. Secara ekonomi, transformasi ini berpotensi memperkuat peran BPR dalam pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan di daerah, meskipun masih terdapat keterbatasan data dan kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan dalam mengawal transformasi BPR agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien akibat dugaan malpraktik menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Ery Rachma Firsanti; Yeti Kurniati; Hernawati Hernawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1984

Abstract

Setiap tahun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sekitar 210 kasus dugaan malpraktik medis di Indonesia yang melibatkan dokter umum maupun spesialis. Kasus-kasus tersebut berdampak pada reputasi tenaga medis dan citra rumah sakit, terutama jika berujung pada proses hukum perdata atau pidana. Di Kota Bekasi dan sekitarnya, sejumlah kasus serupa umumnya diselesaikan melalui jalur mediasi, meskipun sebagian berlanjut ke ranah hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua kasus persengketaan dugaan malpraktik medis oleh dokter dan perawat di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi pada tahun 2024–2025. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terkait tindakan pencabutan gigi oleh dokter spesialis bedah mulut dan pemasangan venflon infus oleh tim medis pada pasien anak diselesaikan secara damai melalui mediasi. Kesepakatan perdamaian tercapai tanpa melanjutkan ke jalur perdata maupun pidana. Proses ini sejalan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian nonlitigasi lebih efektif menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis serta mengurangi dampak hukum dan psikologis bagi kedua pihak.
Co-Authors Aep Hendar Cahyad Ery Rachma Firsanti Yeti Kurniati