Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Zuhad Aji Firmantoro
Universitas Al-Azhar Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesesuaian undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan dengan kehendak konstitusi Arbain Arbain; Zuhad Aji Firmantoro; Suartini Suartini
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/yx7mxp58

Abstract

Keberadaan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Konsep ini diadopsi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Di tengah perkembangan teori dan praktik negara hukum, Indonesia justru menghadapi anomali dalam legislasi. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan (hyper-regulation), tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmonis. Secara teoritis, sumber tertinggi harmonisasi sistem hukum nasional terletak pada konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sebagai norma dasar tertulis. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kehendak konstitusi dalam pembentukan undang-undang dan menganalisis sejauh mana hal tersebut diakomodasi oleh UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kehendak konstitusi belum diatur secara memadai, baik yang terkait aspek struktural (kewajiban dan kewenangan kelembagaan DPR), substansial (tata cara pembentukan undang-undang), maupun jenis dan cakupan pengaturannya. Oleh karena itu, diperlukan penataan secara menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut guna menegaskan kembali prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum.
Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Timbul Dari Kebijakan Publik Alief Iswadi; Zuhad Aji Firmantoro
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/r4d6yh73

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dalam kebijakan publik serta menilai penerapan asas ultimum remedium dalam praktik peradilan dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terkait kebijakan impor gula. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural dalam kebijakan publik tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi untuk memastikan adanya penyalahgunaan wewenang yang disengaja. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium belum berjalan sebagaimana mestinya karena penggunaan hukum pidana secara langsung masih dilakukan tanpa didahului penyelesaian melalui peradilan tata usaha negara atau mekanisme perdata sebagaimana prinsip primum remedium. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan efek ketakutan bagi pejabat publik dalam menjalankan diskresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administrasi digunakan secara optimal guna menjaga keseimbangan antara perlindungan keuangan negara dan kepastian hukum.
Co-Authors Alief Iswadi Arbain Arbain Suartini Suartini