<![CDATA[Keberadaan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Konsep ini diadopsi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Di tengah perkembangan teori dan praktik negara hukum, Indonesia justru menghadapi anomali dalam legislasi. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan (hyper-regulation), tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmonis. Secara teoritis, sumber tertinggi harmonisasi sistem hukum nasional terletak pada konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sebagai norma dasar tertulis. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kehendak konstitusi dalam pembentukan undang-undang dan menganalisis sejauh mana hal tersebut diakomodasi oleh UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kehendak konstitusi belum diatur secara memadai, baik yang terkait aspek struktural (kewajiban dan kewenangan kelembagaan DPR), substansial (tata cara pembentukan undang-undang), maupun jenis dan cakupan pengaturannya. Oleh karena itu, diperlukan penataan secara menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut guna menegaskan kembali prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum.]]>
Copyrights © 2026
