Penelitian ini membahas demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Jakarta sebagai studi kasus konflik kebijakan publik di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi lokal, bentuk partisipasi dan mobilisasi masyarakat, serta relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi lokal Andrew Heywood, teori gerakan sosial Sidney Tarrow, serta perspektif relasi kuasa dan kapitalisme David Harvey. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi literatur digital, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi lokal dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta belum berjalan secara partisipatif dan inklusif karena proses pengambilan kebijakan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah dan investor. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui demonstrasi, advokasi hukum, kampanye publik, dan gerakan sosial yang dimobilisasi oleh organisasi masyarakat sipil seperti KSTJ, KIARA, WALHI, LBH Jakarta, dan KNTI. Meskipun gerakan masyarakat berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap dampak reklamasi, pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan masih terbatas akibat ketimpangan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat.