Aniqotul Ummah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Fenomena Pedagang Kaki Lima Sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan Aniqotul Ummah; Fathurahman Saleh; Bilal Sukarno
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27756

Abstract

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.  Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan
Tantangan Terhadap Stabilitas Politik dan Sosial Indonesia: Dampak Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Neysa Naila; Shafina Imaniary; Aulia Ramadhanty; Aniqotul Ummah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1974

Abstract

Penelitian ini membahas dampak kontroversi yang ditimbulkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia. HTI, yang mengusung ideologi negara Islam, telah memicu perdebatan terkait penerapan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural. Pembubaran organisasi ini oleh pemerintah Indonesia menjadi refleksi atas tantangan dalam mengelola keragaman ideologi dan agama, serta ancaman terhadap integrasi sosial dan stabilitas negara. Melalui analisis ini, diperoleh pemahaman bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga keharmonisan antar kelompok agama dan ideologi menjadi kunci dalam mencegah konflik.
Kuota atau Formalitas? Kritik atas Affirmative Action Perempuan di Partai Islam pada Pemilu 2024 Princess Chika; Haifa Luthfia; Aniqotul Ummah; Anang Setiawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3272

Abstract

Representasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia, keterwakilan perempuan masih bersifat simbolik meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan dipertahankan hingga Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan kuota perempuan di partai-partai Islam menghasilkan representasi yang substantif atau sekadar memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang melibatkan analisis regulasi pemilu, data statistik politik, serta temuan penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai Islam memenuhi kuota perempuan hanya pada batas minimal untuk verifikasi KPU tanpa strategi efektif dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di parlemen. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup kuatnya budaya patriarkal, dominasi struktur kepemimpinan laki-laki, serta interpretasi nilai-nilai keagamaan yang konservatif terhadap peran perempuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan afirmatif belum berfungsi optimal dalam menciptakan kesetaraan gender yang substantif dalam bidang politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal partai, peningkatan kapasitas politik kader perempuan, serta pengawasan publik yang lebih kuat diperlukan agar kebijakan kuota benar-benar menjadi instrumen transformasi budaya politik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman caleg perempuan di tingkat lokal dan kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan publik berperspektif gender.
Represi dan Mobilisasi dalam Gerakan Sosial: Studi Kasus Reformasi Polri di Indonesia Huwayda Rahmania; Irgi Hidayat; Joya Predista; Aniqotul Ummah; Teddy Putra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3332

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan antara represi negara dan mobilisasi dalam gerakan sosial dengan mengambil studi kasus tuntutan reformasi Polri dalam Gerakan 17+8 di Indonesia. Reformasi kepolisian pasca-1998 yang berjalan setengah hati menciptakan ketegangan antara mandat Polri sebagai institusi sipil dan praktik koersif yang masih terus berlangsung. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri bagaimana represi aparat tidak hanya memengaruhi dinamika aksi, tetapi juga membentuk respons publik, peluang politik, serta pola mobilisasi yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif, seperti pembubaran paksa demonstrasi dan kriminalisasi aktivis, tidak selalu menghasilkan efek jera; justru dalam konteks tertentu memicu efek backfire yang memperluas solidaritas, meningkatkan legitimasi moral gerakan, dan memperkuat tekanan terhadap negara. Sementara itu, penggunaan media digital oleh peserta aksi memungkinkan terbentuknya mobilisasi berbasis jaringan yang mempercepat penyebaran narasi ketidakadilan dan memperkuat koalisi lintas kelompok. Studi ini menegaskan bahwa represi dan mobilisasi bekerja secara dialektis, dan reformasi Polri tidak dapat dipisahkan dari persoalan akuntabilitas, pengawasan sipil, serta kualitas demokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual untuk memahami gerakan sosial di era digital sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi upaya pembaruan sektor keamanan di Indonesia.