Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUBUNGAN KEPERDATAAN “ANAK LUAR PERKAWINAN SAH” DENGAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM Adi Irfan Jauhari jauhari; Oyo Sunaryo Mukhlas; Amalia Taufik
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15022

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menjelaskan persoalan tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Persoalan ini penting dikaji karena pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga bersinggungan dengan hukum keluarga Islam, nilai sosial, budaya, dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Analisis diperkaya dengan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai kerangka untuk memahami relasi antara hukum negara, norma agama, dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis tidak dapat dimaknai sebagai penyamaan penuh dengan anak sah, terutama dalam aspek nasab syar‘i. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perluasan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan tanggung jawab parental ayah biologis. Dari perspektif sosiologi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan beban sosial dan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditanggung oleh ibu dan anak. Sementara itu, dari perspektif antropologi hukum, efektivitas pengakuan keperdataan tersebut sangat dipengaruhi oleh pluralisme hukum, nilai agama, kehormatan keluarga, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis merupakan bentuk keadilan substantif berbasis perlindungan anak.
PENGUATAN KAPASITAS GURU SEKOLAH DASAR (SD/MI) DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Amalia Taufik; Syudirman Syudirman
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 8, No 4 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v8i4.34134

Abstract

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas guru di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dalam era pendidikan yang terus berkembang, peran guru sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran sangatlah vital. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dan otonomi dalam pengajaran, sehingga memerlukan pemahaman dan keterampilan yang mendalam dari para pendidik. Melalui serangkaian pelatihan dan workshop, peserta akan dibekali dengan strategi dan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi pedagogis guru, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Diharapkan, penguatan kapasitas ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah dan komite, pengabdian masyarakat ini berupaya membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penerapan Kurikulum Merdeka secara efektif. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar, serta mempersiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan global.Abstract:  This community service program aims to strengthen the capacity of teachers in elementary schools (SD) and Madrasah Ibtidaiyah (MI) in implementing the Merdeka Curriculum. In this era of ever-evolving education, the role of teachers as key drivers in the learning process is vital. The Merdeka Curriculum offers flexibility and autonomy in teaching, requiring educators to have a deep understanding and skills. Through a series of training sessions and workshops, participants will be equipped with teaching strategies and methods aligned with the principles of the Merdeka Curriculum. This approach will not only enhance teachers' pedagogical competencies but also foster creativity and innovation in learning. It is hoped that this capacity building will create a more inclusive and responsive learning environment for students. By involving all stakeholders, including school principals and committees, this community service initiative aims to build an educational ecosystem that supports the effective implementation of the Merdeka Curriculum. The outcomes of these activities are expected to improve the quality of education at the elementary level and prepare the younger generation to better face global challenges.