Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akuntabilitas Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Kesalahan Materiil Surat Dakwaan dan Pemulihan Hak Terdakwa: The Accountability of Prosecutors as Dominus Litis in Cases of Material Errors in Indictments and Restoration of the Accused’s Rights Frilia Shafitri Hardi
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v2i2.48

Abstract

Jaksa sebagai dominus litis atau penguasa perkara, harus menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM yang mana terdapat kesalahan mendasar jaksa dalam mendakwakan terdakwa dengan menggunakan pasal yang telah dicabut sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan adanya ketidakcermatan jaksa dalam surat dakwaan yang berkonsekuensi berupa batalnya dakwaan demi hukum sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Perlindungan hak terdakwa dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa, dan apabila terbukti terjadi kekeliruan, terdakwa berhak mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, mekanisme ini merupakan manifestasi dari justice as fairness sebagai prinsip keadilan substantif yang menuntut prosedur hukum yang adil, imparsial, dan menjamin kebebasan dasar setiap individu, termasuk hak atas proses peradilan yang adil (fair trial). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya akuntabilitas jaksa dan perlindungan hak terdakwa dalam rangka menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.
State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf al-imam bi al-Maslahah Dinda Kusuma Rajni; Izza Zahrotun Nafisah; Frilia Shafitri Hardi
Suhuf: International Journal of Islamic Studies Vol. 38 No. 1 (2026): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/suhuf.v38i1.16234

Abstract

Background: This study examines the facultative age restriction model for digital platform users under Government Regulation Number 17 of 2025 (PP Tunas) within Indonesia’s socio-digital context. The regulation adopts a parental consent–based framework inspired by the GDPR, positioning parents as primary decision-makers in children’s digital access. Objective: This research aims to evaluate the effectiveness of this model and its compatibility with Indonesia’s socio-digital conditions through the Islamic legal principle of Tasarruf al-Imam ʿala al-Raʿiyyah Manutun bi al-Maslahah. Method: This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches to assess the delegation of child protection responsibilities to parents. Result: The findings indicate that low parental digital literacy, unequal access to digital infrastructure, and socio economic disparities significantly weaken the implementation of the model, undermining effective child protection and rendering it socially ineffective despite its formal validity. Conclusion: The parental consent–based model is inadequate to ensure optimal child protection in Indonesia’s current context. This study proposes a reconstruction toward a more restrictive, state-imposed age regulatory model grounded in maqasid al-shari‘ah, particularly the protection of lineage hifz al-nasl and intellect hifz al-‘aql, to better align legal norms with socio-economic realities.