Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Model Pembatasan Usia Fakultatif PP No. 17 Tahun 2025 dalam Perspektif Routine Activity Theory: Reconstruction of the Optional Age-Restriction Model under Government Regulation No. 17 of 2025 from the Perspective of Routine Activity Theory Dinda Kusuma Rajni
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v2i2.52

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mengadopsi model pembatasan usia fakultatif yang menempatkan parental consent sebagai mekanisme utama dalam menentukan akses anak terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan model tersebut dalam perspektif kriminologi, khususnya Routine Activity Theory (RAT), serta merumuskan rekonstruksi kebijakan pembatasan usia yang lebih sesuai dengan kondisi sosial digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fakultatif dibangun atas asumsi bahwa orang tua mampu berfungsi sebagai capable guardian dalam mengawasi aktivitas digital anak. Namun, ketimpangan literasi digital, kesenjangan sosial ekonomi, dan keterbatasan kapasitas pengawasan menyebabkan asumsi tersebut sulit dipertahankan secara empiris. Akibatnya, anak tetap berada dalam posisi sebagai suitable target sementara pelaku tetap memiliki peluang melakukan viktimisasi melalui platform digital berbasis interaksi terbuka. Berbagai kasus cyber-enabled pornography, sextortion, dan eksploitasi seksual daring menunjukkan pola viktimisasi yang berulang akibat masih terbukanya peluang pertemuan antara pelaku dan korban. Berdasarkan perbandingan hukum dengan Australia, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pembatasan usia dari model fakultatif menuju model restriktif melalui penghapusan parental consent sebagai dasar pengecualian pembatasan usia, penetapan batas usia minimum yang bersifat wajib, penerapan age assurance dan age verification, serta klasifikasi platform digital berdasarkan tingkat risiko terhadap anak.
State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf al-imam bi al-Maslahah Dinda Kusuma Rajni; Izza Zahrotun Nafisah; Frilia Shafitri Hardi
Suhuf: International Journal of Islamic Studies Vol. 38 No. 1 (2026): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/suhuf.v38i1.16234

Abstract

Background: This study examines the facultative age restriction model for digital platform users under Government Regulation Number 17 of 2025 (PP Tunas) within Indonesia’s socio-digital context. The regulation adopts a parental consent–based framework inspired by the GDPR, positioning parents as primary decision-makers in children’s digital access. Objective: This research aims to evaluate the effectiveness of this model and its compatibility with Indonesia’s socio-digital conditions through the Islamic legal principle of Tasarruf al-Imam ʿala al-Raʿiyyah Manutun bi al-Maslahah. Method: This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches to assess the delegation of child protection responsibilities to parents. Result: The findings indicate that low parental digital literacy, unequal access to digital infrastructure, and socio economic disparities significantly weaken the implementation of the model, undermining effective child protection and rendering it socially ineffective despite its formal validity. Conclusion: The parental consent–based model is inadequate to ensure optimal child protection in Indonesia’s current context. This study proposes a reconstruction toward a more restrictive, state-imposed age regulatory model grounded in maqasid al-shari‘ah, particularly the protection of lineage hifz al-nasl and intellect hifz al-‘aql, to better align legal norms with socio-economic realities.