Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menemukan Akar Restorative Justice Dalam Hukum Kuno: Refleksi Code Of Hammurabi Terhadap Pemabaharuan Sitem Hukum Di Indonesia Apriliani Rahmalillah; Abbas Abbas; Rusdin Rusdin; Abdin Abdin; Taufik Firmanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.3339

Abstract

Penelitian ini mengkaji akar historis restorative justice melalui refleksi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Code of Hammurabi serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin meluasnya penerapan restorative justice di Indonesia yang masih menghadapi tantangan konseptual dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur restoratif dalam sistem hukum kuno serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Code of Hammurabi didominasi oleh paradigma retributif, terdapat mekanisme restitusi dan kompensasi yang mencerminkan nilai restoratif awal. Namun, mekanisme tersebut bersifat hierarkis dan tidak melibatkan korban secara aktif sehingga tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern. Dalam konteks Indonesia, restorative justice telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk sistem peradilan pidana anak dan KUHP baru, tetapi masih menghadapi kendala kultural, struktural, dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi historis terhadap Code of Hammurabi mempertegas keterbatasan keadilan retributif serta pentingnya penguatan kerangka restorative justice yang humanis, adil, dan akuntabel di Indonesia
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA Abbas Abbas; Hajairin Hajairin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.866

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, permasalahan utama terletak pada dominasi pendekatan represif yang lebih menekankan pidana penjara, sementara fungsi rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta belum tercapainya tujuan pemulihan sosial. Selain itu, terdapat hambatan struktural berupa ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Narkotika dari perspektif yuridis, khususnya dalam melihat keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi antara norma hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara komprehensif aspek pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi, dalam praktiknya pendekatan represif masih lebih dominan. Hal ini menyebabkan efektivitas penanggulangan narkotika belum optimal, yang tercermin dari tingginya residivisme dan beban lembaga pemasyarakatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan hubungan antara dominasi pendekatan represif dengan melemahnya fungsi rehabilitatif dalam sistem hukum narkotika. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan rehabilitasi berbasis kesehatan, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengurangan ketergantungan pada pidana penjara bagi pengguna narkotika. Dengan demikian, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih seimbang dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kata kunci: Undang-Undang Narkotika, efektivitas hukum, rehabilitasi narkotika.