Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Apriliani Rahmalillah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menemukan Akar Restorative Justice Dalam Hukum Kuno: Refleksi Code Of Hammurabi Terhadap Pemabaharuan Sitem Hukum Di Indonesia Apriliani Rahmalillah; Abbas Abbas; Rusdin Rusdin; Abdin Abdin; Taufik Firmanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.3339

Abstract

Penelitian ini mengkaji akar historis restorative justice melalui refleksi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Code of Hammurabi serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin meluasnya penerapan restorative justice di Indonesia yang masih menghadapi tantangan konseptual dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur restoratif dalam sistem hukum kuno serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Code of Hammurabi didominasi oleh paradigma retributif, terdapat mekanisme restitusi dan kompensasi yang mencerminkan nilai restoratif awal. Namun, mekanisme tersebut bersifat hierarkis dan tidak melibatkan korban secara aktif sehingga tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern. Dalam konteks Indonesia, restorative justice telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk sistem peradilan pidana anak dan KUHP baru, tetapi masih menghadapi kendala kultural, struktural, dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi historis terhadap Code of Hammurabi mempertegas keterbatasan keadilan retributif serta pentingnya penguatan kerangka restorative justice yang humanis, adil, dan akuntabel di Indonesia
Dualisme Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih: Tumpang Tindih Kemenkop dan OJK Pasca UU P2SK Apriliani Rahmalillah; Efriza Malna Denta; Rusdin; Isnaini Arsyid A.Ma; Muhammad Solihin; Iksan
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6711

Abstract

  Penelitian ini membahas dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Desa Merah Putih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Permasalahan muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi aktivitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dualisme kewenangan pengawasan serta merumuskan solusi harmonisasi pengawasan koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan OJK pasca UU P2SK menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas simpan pinjam koperasi. Dalam praktiknya, Kementerian Koperasi berfokus pada pengawasan kelembagaan, sedangkan OJK menitikberatkan pada pengawasan prudensial sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap anggota koperasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan model pengawasan terpadu agar tercipta sistem pengawasan koperasi simpan pinjam yang jelas, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Pengawasan Koperasi, Unit Simpan Pinjam, OJK, UU P2SK, Kepastian Hukum.  
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu Apriliani Rahmalillah; Mahisa Mareati; Erham
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6712

Abstract

Artikel ini membahas kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kewenangan etik DKPP berkontribusi dalam menjamin integritas, profesionalitas, netralitas, dan tanggung jawab publik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip etik, konsep kelembagaan, putusan DKPP, serta literatur akademik yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa DKPP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga etik yang melengkapi fungsi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Peran DKPP tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup fungsi korektif, preventif, dan edukatif dalam membangun budaya etik penyelenggara pemilu. Temuan artikel ini menegaskan bahwa efektivitas akuntabilitas pemilu sangat bergantung pada konsistensi penegakan etik, pelaksanaan putusan, transparansi proses, dan pembinaan etik berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan DKPP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.
Co-Authors Abbas Abbas Abdin Abdin Efriza Malna Denta Erham Firmanto, Taufik Iksan Isnaini Arsyid A.Ma Mahisa Mareati Muhammad Solihin Rusdin Rusdin Rusdin