Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Verifikasi Usia Pengguna Media Sosial Melalui Nik Dan Pemindaian Wajah : Tinjauan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Kania Arbella; Ahmad Reysa Fateya Rahman; Abdurrahim Abdurrahim; Ahmad Mubarak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5261

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi anak dalam penggunaan media sosial, yang di sisi lain menimbulkan berbagai risiko seperti paparan konten berbahaya, cyberbullying, serta penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Indonesia merespons hal tersebut melalui kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pemindaian wajah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme verifikasi usia tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas kependudukan dan data biometrik mampu meningkatkan akurasi verifikasi usia pengguna, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran data pribadi, termasuk kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif. Selain itu, kebijakan ini juga belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kemungkinan praktik penghindaran oleh pengguna anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem keamanan data yang ketat, serta pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif agar perlindungan anak di ruang digital dapat tercapai tanpa mengabaikan hak atas perlindungan data pribadi.
Judicial Discretion in Post-Divorce Child Custody Determinations Based on the Best Interests of the Child Principle: A Perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) Muhammad Fazrianur Arridho; Kania Arbella
Mitsaqan Ghalizan Vol. 6 No. 1 (2026): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mg.v6i1.12539

Abstract

Divorce in modern society gives rise to various complex legal implications, particularly regarding the protection, rights, and well-being of children. In Islamic family law, the concept of hadhanah, or the right of custody, occupies a central position. This study aims to analyse positive law and Islamic law texts regarding the existence of hadith and to evaluate the consistency of its application in Religious Courts to ensure legal certainty oriented toward child protection. The research method used is normative legal analysis, with a descriptive-analytical approach, based on library research. The results of the study indicate that although Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) grants the mother priority in the custody of a minor child (mumayyiz), in practice, judges in Religious Courts do not rigidly apply this rule. Judges exercise legal ijtihad and legal discovery by prioritising the child’s best interests. Judges’ considerations are multidimensional; therefore, hadhanah is viewed as a manifestation of parents’ fundamental responsibility. Consequently, rulings by judges within the Religious Court system place greater emphasis on the party best able to ensure the child’s holistic well-being and development rather than merely adhering to the literal text of the law.