<![CDATA[Hak atas pendidikan yang layak tidak hanya sekadar dimaknai sebagai akses formal melalui bangku sekolah, melainkan juga sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara ekslusif tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alenia ke IV. Namun, dalam realita Di Indonesia, masih banyak peserta didik yang menghadapi hambatan struktural seperti kemiskinan, dan juga ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terhambatnya perwujudan pendidikan yang layak Di Indonesia, terutama ketika perhatian dan alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada program tertentu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan fundamental pendidikan, seperti kualitas pengajar, pemerataan akses, serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dianggap sebagai solusi afirmatif dalam menjamin kebutuhan dasar siswa agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meskipun kemudian program ini nyatanya menggeser optimalisasi pemenuhan atas hak pendidikan yang jelas-jelas tercantum secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Metode yuridis normative diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan Di Indonesia, alokasi MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan yang layak Di Indonesia. Fokus utama penelitian ini ialah untuk menelaah secara kritis sejauh mana program MBG benar-benar memberikan sumbangsih terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada hak atas pendidikan yang layak. Kata Kunci: HAM, Pendidikan Layak, MBG.]]>
