Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Febri Handayani
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Lysa Angrayni; Febri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5668

Abstract

Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum
Peran Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Mewujudkan Prinsip Due Process Of Law Reta Nitanza; Asyrafil Mahdi; Evant Julian; Ivania Alyarifdah S; Febri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6969

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara, khususnya masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu secara ekonomi, dan disediakan secara cuma-cuma berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kehadiran bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung prinsip due process of law, yang menekankan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bantuan hukum dalam menjamin proses hukum yang adil bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan menilai efektivitas pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa bantuan hukum memiliki peranan besar dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum, serta belum efektifnya penerapan regulasi bantuan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan dan perbaikan sistem bantuan hukum sangat diperlukan agar prinsip due process of law dapat diwujudkan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.  
EDUKASI HUKUM TENTANG INTOLERANSI DAN PERBUATAN BULLYING BERSAMA MAHASISWA SEBAGAI PIONER DI LINGKUNGAN KAMPUS Febri Handayani; Lysa Angrayni
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 10 No. 1 (2026): JURNAL DIKLAT REVIEW
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v10i1.2878

Abstract

Higher education, as an academic space that upholds the values of humanity, diversity, and freedom of thought, still faces social issues such as intolerance and bullying on campus. This phenomenon not only affects victims' psychological well-being but also hinders the creation of an inclusive and democratic academic climate, student social relations, and the quality of higher education. This community service activity aims to improve students' legal understanding of intolerance and bullying, foster legal awareness, and shape students as pioneers in building a humanistic and anti-discriminatory campus culture. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the forms of intolerance and bullying, the legal consequences for perpetrators, and the importance of students' roles in preventing and handling cases on campus. In addition, this activity fostered a collective commitment among students to become agents of change in building an academic culture that respects diversity and upholds human rights. Thus, student-participatory legal education is an effective strategy and supports the development of existing digital media as an educational tool to strengthen legal awareness and create a safe, inclusive, and civilized campus environment.
Co-Authors Asyrafil Mahdi Evant Julian Ivania Alyarifdah S Lysa Angrayni Lysa Angrayni Reta Nitanza