Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Agusta Ridha Minin
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) Dhimas Abie Thoyib; Adi Mansar; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5601

Abstract

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Adhi Kurniawan; Ida Nadirah; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5812

Abstract

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.
Analisis Yuridis Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian Dilakukan Suami terhadap Istri Riqy Yusriyadi; Alpi Sahari; Agusta Ridha Minin
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.532

Abstract

Femisida domestik menunjukkan paradoks ketika ruang domestik yang seharusnya melindungi justru menjadi tempat terjadinya kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun hukum positif menyediakan instrumen pemberatan sanksi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik peradilan, terutama terkait potensi bias relasional dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dan rasionalitas hakim dalam memutus perkara femisida untuk menguji penerapan keadilan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan khusus kekerasan domestik telah mengakui eskalasi relasi kuasa, tetapi melemah pada tahap pemidanaan. Hakim mengurangi lebih dari setengah ancaman pidana maksimal dengan mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya bias penyesalan yang menempatkan kepatuhan prosedural pelaku di atas penderitaan korban, sehingga berpotensi mendegradasi nilai nyawa dan melanggengkan impunitas struktural berbasis gender. Sebagai kebaruan, penelitian merekomendasikan pedoman pemidanaan khusus yang melarang kesopanan prosedural sebagai faktor utama peringan hukuman, sehingga pemidanaan kejahatan domestik ekstrem lebih proporsional dan selaras dengan standar perlindungan HAM universal.
Co-Authors Adhi Kurniawan Adi Mansar Dhimas Abie Thoyib Ida Nadirah Riqy Yusriyadi Sahari, Alpi