Triono Eddy
Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Philipyan Karunia Giawa; Triono Eddy; Tengku Erwinsyahbana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5975

Abstract

Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana karena menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memantau proses hukum sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain opini yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum yang dapat memengaruhi keputusan dan proses penegakan hukum; metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti; hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana, yakni dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, serta mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga dapat memunculkan fenomena trial by social media yang membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berlangsung serta menekan aparat sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga meskipun opini publik berkontribusi positif melalui fungsi pengawasan sosial (social control) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas serta mempercepat evaluasi internal dan memperkuat komitmen profesional, pada saat yang sama opini publik juga memiliki implikasi negatif karena dapat mendorong aparat hukum mengambil keputusan yang tidak objektif dan berpotensi mengkompromikan integritas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 5/K/Pm I 01/Al/I/2023 Iman Arif Utama Harahap; Triono Eddy; Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8234

Abstract

Tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam lingkungan militer yang dapat mengganggu disiplin, hierarki komando, serta stabilitas organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sistem militer, ketaatan terhadap perintah atasan merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pertahanan negara. Oleh karena itu, tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak sistem komando dan efektivitas organisasi militer secara keseluruhan. Fenomena terjadinya tindak pidana insubordinasi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku prajurit dalam menjalankan kewajiban disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, mengkaji upaya-upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum pidana militer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur mengenai insubordinasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin prajurit TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pembinaan mental dan ideologi prajurit, serta ketidakmampuan prajurit dalam mengendalikan emosi dan sikap terhadap atasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pola kepemimpinan yang kurang efektif, komunikasi yang tidak harmonis dalam struktur komando, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan disiplin dalam satuan militer. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana insubordinasi dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan mental dan ideologi prajurit, penguatan kepemimpinan dalam struktur komando militer, serta optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan TNI. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera serta menjaga stabilitas organisasi militer.