Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Konteks Hukum Tata Negara Muhamad Habibullah AR
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6014

Abstract

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Hukum Tata Negara, AAUPB menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada konstitusi negara serta hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AAUPB dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, dengan memperhatikan bagaimana asas-asas tersebut berfungsi dalam menjaga kestabilan hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis hukum normatif dan pendekatan perbandingan terhadap praktik administrasi publik, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam implementasinya, tantangan dalam penerapannya tetap memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks kelembagaan dan penegakan hukum.
Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia Muhamad Habibullah AR
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/qnwbqw12

Abstract

Customary law is one of the living legal systems that continues to develop within Indonesian society. Its existence is constitutionally recognized and plays an important role in the administration of village governance. Villages, as the lowest level of government, possess strong social and cultural characteristics, making customary law a significant guideline in decision-making and conflict resolution. This study aims to analyze the existence of customary law in village governance from the perspective of state administrative law. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary law maintains a strategic position in village governance as long as it does not conflict with higher-level laws and regulations. Within the framework of state administrative law, customary law functions as a foundation for local policies, strengthens community participation, and supports the realization of democratic and equitable village governance.