Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Uswatun Hasanah
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan Mona Monika; Uswatun Hasanah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian dalam putusan verstek, serta untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan hakim dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg serta wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak penggugat di Pengadilan Agama Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan dalam gugatan, keterbatasan informasi akibat ketidakhadiran tergugat, serta tingkat pemahaman penggugat terhadap hak-haknya. Dalam perkara yang diteliti, penggugat telah mencantumkan tuntutan nafkah sehingga hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya dalam putusan. Selain itu, upaya strategis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dilakukan melalui pemberian penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak setelah perceraian, pemeriksaan perkara secara cermat meskipun diputus secara verstek, serta pertimbangan yang memperhatikan kondisi yang terjadi dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi istri tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada peran aktif hakim serta kesadaran pihak yang berperkara.
Perlindungan Hak Administrasi Kependudukan Terhadap Anak Diluar Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perwalian Di Kota Bengkulu Viona Salvia Rafa; Uswatun Hasanah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6430

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan serta apa saja kendala pemenuhan hak perwalian bagi anak di luar perkawinan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan melalui lembaga perwalian serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu serta observasi lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan dilaksanakan melalui penetapan perwalian oleh Pengadilan Agama. Prosedur perwalian dibedakan berdasarkan asal-usul kelahiran anak. Anak nikah siri memiliki akses perwalian bilateral di mana ayah biologis dapat menjadi wali setelah melalui tiga tahap yaitu Isbat Nikah, Penetapan Asal-Usul Anak, dan Penetapan Perwalian. Sedangkan anak hasil zina hanya memiliki akses perwalian unilateral yang berada pada ibu kandung atau keluarga pihak ibu, sementara ayah biologis tidak dapat menjadi wali. Kendala yang dihadapi terdiri dari kendala yuridis berupa panjangnya prosedur tiga tahap yang harus dilalui ayah biologis anak nikah siri serta kendala sosiologis berupa stigma sosial dan rasa malu masyarakat yang menghambat orang tua mengurus legalitas perwalian anak di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin sangat bergantung pada status perwalian yang sah dan prosedur perwalian berbeda antara anak nikah siri dan anak hasil zina.
Co-Authors Andri Zulpan Mona Monika Viona Salvia Rafa