Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Dwi Putri Lestarika
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Genosida Rwanda 1994: Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia Intan Agristin Nuraini; Dwi Putri Lestarika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6365

Abstract

Genosida Rwanda 1994 merupakan salah satu kejahatan paling tragis dan masif dalam sejarah hukum internasional modern, di mana sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh secara sistematis hanya dalam 100 hari. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Genosida Rwanda 1994 dari perspektif hukum pidana internasional, khususnya berfokus pada peran International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dalam mengembangkan definisi hukum genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa konvensi internasional, statuta ICTR, putusan dan vonis ICTR, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ICTR memberikan kontribusi monumental dalam memperjelas unsur dolus specialis atau niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok, yang menjadi landasan hukum genosida internasional; kedua, Kasus Akayesu (ICTR-96-4-T) menjadi putusan landmark yang untuk pertama kalinya mendefinisikan pemerkosaan sebagai alat genosida; ketiga, yurisprudensi ICTR telah memperkuat prinsip pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) bagi pejabat negara dan militer. Artikel ini menyimpulkan bahwa warisan hukum ICTR sangat relevan bagi pengembangan perlindungan hak asasi manusia, termasuk sebagai referensi bagi penegakan hukum pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional Noval Dwi Satria; Dwi Putri Lestarika; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the effectiveness of the International Criminal Court (ICC) in addressing terrorism and its implications for international law enforcement. Based on the 1998 Rome Statute, the ICC has limited jurisdiction as terrorism is not explicitly categorized as an international crime. A normative legal research method with legislative and conceptual approaches was employed to analyze international legal instruments and the ICC’s role. Findings reveal that the ICC can indirectly address terrorism through crimes against humanity, but its effectiveness is hindered by the absence of a universal definition of terrorism, jurisdictional limitations, and insufficient ratification of the Rome Statute. The implications highlight the ICC’s contribution to strengthening international legal norms and fostering global cooperation, though amendments to the Rome Statute are needed to explicitly recognize terrorism as a core crime. The conclusion underscores the necessity of harmonizing terrorism definitions and legal reforms to enhance the ICC’s role in enforcing international law.
Co-Authors Intan Agristin Nuraini Noval Dwi Satria Wevy Efticha Sary