Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Annisa Indah Nuari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Rizki Ramadhan; Rizki Nurdiansyah; Annisa Indah Nuari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82266

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Serang Periode 2024-2029 terhadap APBD Kota Serang serta kendala dan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang dan diharapkan pembaca dapat secara lengkap memahami perkembangan dan dinamika keuangan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan hukum yuridis normatif, karena berfokus pada dimensi teoritis undang-undang yang dikodifikasi. Metodologi yang digunakan adalah normatif, mengacu pada teori-teori hukum. Ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukan bahwa Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya mengambil peran penting dalam mengatur operasi pemerintahan daerah terutama perihal APBD 1 (satu) tahun berjalan baik itu Murni dan Perubahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Upaya Penegakan Hukum Administrasi dengan Menerapkan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Rangka Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Rizki Ramadhan; Annisa Indah Nuari; Oktavianus Abrianta Sembiring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 3 (Juli 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i3.83551

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara konstruktif konsekuensi dari perluasan cakupan peraturan terkait penerapannya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terstruktur, kajian ini membedah pergeseran norma hukum secara analitis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan PTUN dalam memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara mengalami perluasan yang signifikan. Perubahan ini menuntut pelaksanaan fungsi pengawasan PTUN terhadap jalannya roda pemerintahan agar senantiasa terintegrasi dengan fungsi peradilannya secara harmonis melalui pendekatan analisis yuridis normatif. Secara spesifik, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperluas dalam Pasal 87 UU AP. Pasal tersebut menegaskan bahwa batasan KTUN kini mencakup beberapa aspek esensial, seperti perluasan penetapan tertulis hingga tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan pergeseran yuridis tersebut, penelitian ini merumuskan dua rekomendasi strategis: penguatan regulasi yang komprehensif mengenai batasan perluasan KTUN, serta optimalisasi fungsi pengawasan peradilan terhadap administrasi pemerintahan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
Co-Authors Oktavianus Abrianta Sembiring Rizki Nurdiansyah Rizki Ramadhan