Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Yustitiabelen Journal of Law Science Mediation : Journal Of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Rizki Nurdiansyah
Fakultas Hukum Universitas Primagraha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement Muhamad Romdoni; Santy Fitnawaty WN; Rizki Nurdiansyah
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enforcement law in Indonesia is still not yet walked with good and so concern. Problem enforcement law (law enforcement) always tends to inequality interaction dynamic Among aspect law in hope or das sollen, with aspect application law in the reality of the signal. In practice maintenance law in the field, there is sometimes a contradiction Between certainty law and justice. Writing this discusses the influence of politics on law enforcement in Indonesia. Politics and law are two things that affect each other. In enforcing the rule of law by institutions politics, the role of strength politics sitting in institutions politics is very decisive. When position law is more determined by politics, then activity political governed by and must be following rule law. The writer uses an approach to Socio-Legal studies, which is a study that sees law by merging Among analysis normative (norms law, juridical) and approach non-legal science. Socio-legal nature is prescriptive in that it gives solutions to problem law with a combined analysis of social normative and non-legal / aspect social approaches. Research results from this showing that politics heavily influence law in its formation. However, even though the law could not be separated from the element of political should when the law applies, all political activity must be subject to the law.
AKIBAT HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM SENGKETA WARIS Rizki Nurdiansyah; Muhamad Romdoni; Santy Fitnawati WN
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.654 KB) | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v8i2.6152

Abstract

This study examines the inheritance dispute submitted to the Serang Religious Court by the Plaintiffs with case register No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg but not attended by the Defendants. This study aimed to examine the process of resolving inheritance disputes that were not attended by the Defendants and to analyze the legal consequences of the versek decision by the panel of judges. This study uses a normative juridical method with a law approach and a case approach. The data used are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then inventoried and identified, managed, and analyzed qualitatively using deductive logic thinking. The results of this study indicate that inheritance disputes not attended by the Defendants can still be carried out under procedural law with a verstek decision. The legal consequences of the verstek have implications for the defendants who must accept the verdict from the Serang Religious Court judges. However, if they do not accept the decision, the Defendants can still file a legal action, namely verzet. 
Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang Santy Fitnawati WN; Muhamad Romdoni; Rizki Nurdiansyah
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.568

Abstract

Akibat dari sebuah perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin pasangan suami istri. Pasca perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022 /PA.Srg Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang namun objek yang disengketakan masih menjadi agunan di salah satu perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harata bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), padahal jika merujuk UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti mengharuskan majelis hakim Pengadilan Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara a quo demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia Muhamad Romdoni; Mawarni Fatma; Rizki Nurdiansyah; Suyanto Suyanto; Arief Fahmi Lubis
Journal of Law Science Vol. 5 No. 4 (2023): October : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v5i4.4269

Abstract

In Indonesia, law enforcement agencies do not collaborate to achieve justice. Due to the legal institution's position and status, the Supreme Court is responsible for adjudicating and deciding cases, while the executive is responsible for investigating and adjudicating. Consequently, instead of striving to uphold the law in the public interest, they typically prioritize the interests of their respective institutions. Therefore, the purpose of this study is to determine if law enforcement and judicial justice can bring harmony to those seeking justice. This study aims to provide answers through the use of juridico-philosophical methods and literature studies by conducting theoretical studies of theories of justice and their relationship to the implementation of law enforcement within the judiciary. The findings indicate that power and other powers continue to influence the judicial system as an institution whose independence in upholding law and justice is guaranteed, particularly the influence of executive power and political power. In addition, the court's function as a law enforcement agency is not entirely autonomous, so the court's primary responsibility is to promote peace and justice in society. Therefore, in order to promote a sense of tranquility among justice advocates, it is necessary to strengthen the justice system, which is their final sanctuary.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Rizki Ramadhan; Rizki Nurdiansyah; Annisa Indah Nuari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82266

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Serang Periode 2024-2029 terhadap APBD Kota Serang serta kendala dan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang dan diharapkan pembaca dapat secara lengkap memahami perkembangan dan dinamika keuangan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan hukum yuridis normatif, karena berfokus pada dimensi teoritis undang-undang yang dikodifikasi. Metodologi yang digunakan adalah normatif, mengacu pada teori-teori hukum. Ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukan bahwa Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya mengambil peran penting dalam mengatur operasi pemerintahan daerah terutama perihal APBD 1 (satu) tahun berjalan baik itu Murni dan Perubahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Analisis Yuridis tentang Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan J.O Pasal 149 Huruf (C) dan Kompilasi Hukum Islam Dwi Juni Yanto; Fathullah Fathullah; Saifun Nufus; Rizki Nurdiansyah; Muhamad Wahyudin
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak nafkah anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observa-si, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya tanggung jawab ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak nafkah anak yang tidak ter-penuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui kesepakatan, mediasi, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, penetapan nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, peningkatan komunikasi dan mediasi, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, serta memastikan hak anak benar-benar diterima secara berkelanjutan, sehingga anak tetap memperoleh kehidupan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sesuai hukum yang berlaku.
Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat Arif Junaidi; Rizki Nurdiansyah
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): July : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.1109

Abstract

Indonesia has two frameworks of a criminal law system that runs in parallel, namely Western criminal law which comes from the Dutch colonial heritage through the Criminal Code (KUHP) and customary criminal law that develops in society based on traditional norms. Both have important positions in the national legal system despite their different characters and sources of legitimacy. The Criminal Code is present as a general written law with a strong codification and legal certainty, while customary criminal law is more flexible, dynamic, and emphasizes the value of social justice that lives in society. In practice, the application of customary criminal law is often oriented towards restoring harmony, deliberation, and family settlement. This is different from the Criminal Code which emphasizes formal sanctions in the form of imprisonment, fines, or other punishments that are retributive. This difference in orientation is what makes customary criminal law still relevant and accepted in various regions, even though it does not always receive full recognition in Indonesia's positive legal system. Along with the times, the government has drafted a Draft Criminal Code Bill (RUU KUHP) which is expected to be a form of national criminal law unification. The Criminal Code Bill from 2005 to the latest one in 2020 tried to incorporate elements of customary criminal law into the national legal framework. This aims to accommodate the legal pluralism that exists in Indonesia, as well as answer the needs of the community for a legal system that not only provides legal certainty, but also reflects a sense of social justice. Thus, the comparison between the Criminal Code and customary criminal law shows that there is tension as well as the potential for integration.
Co-Authors Annisa Indah Nuari Arief Fahmi Lubis Arif Junaidi Dwi Juni Yanto Fathullah Fathullah Mawarni Fatma Muhamad Romdoni Muhamad Wahyudin Rizki Ramadhan Saifun Nufus Santy Fitnawati WN Santy Fitnawaty WN Suyanto