Upaya Penegakan Hukum Administrasi dengan Menerapkan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Rangka Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Rizki Ramadhan (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Annisa Indah Nuari (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Oktavianus Abrianta Sembiring (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Volume 21, Nomor 3 (Juli 2026)

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara konstruktif konsekuensi dari perluasan cakupan peraturan terkait penerapannya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terstruktur, kajian ini membedah pergeseran norma hukum secara analitis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan PTUN dalam memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara mengalami perluasan yang signifikan. Perubahan ini menuntut pelaksanaan fungsi pengawasan PTUN terhadap jalannya roda pemerintahan agar senantiasa terintegrasi dengan fungsi peradilannya secara harmonis melalui pendekatan analisis yuridis normatif. Secara spesifik, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperluas dalam Pasal 87 UU AP. Pasal tersebut menegaskan bahwa batasan KTUN kini mencakup beberapa aspek esensial, seperti perluasan penetapan tertulis hingga tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan pergeseran yuridis tersebut, penelitian ini merumuskan dua rekomendasi strategis: penguatan regulasi yang komprehensif mengenai batasan perluasan KTUN, serta optimalisasi fungsi pengawasan peradilan terhadap administrasi pemerintahan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.