Maulana Mukhlis
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM MERIT ASN SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KEBIJAKAN Iqhlas Alvajri; Maulana Mukhlis; Robi Cahyadi Kurniawan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1666

Abstract

Penelitian ini dirancang dengan objektif untuk menganalisis implementasi prinsip meritokrasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen krusial dalam agenda reformasi birokrasi, seraya mengeksplorasi beragam determinan yang berkontribusi pada efektivitas penerapannya. Pendekatan metodologis yang diadopsi adalah kualitatif, diperkuat dengan metode deskriptif. Akuisisi data dilaksanakan melalui tinjauan komprehensif terhadap dokumentasi regulasi dan laporan terkait praktik meritokrasi ASN, dilengkapi dengan pelaksanaan wawancara mendalam bersama para pemangku kepentingan dalam administrasi kepegawaian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik guna menemukan pola-pola tertentu serta keterkaitan antar faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit ASN telah diimplementasikan dalam berbagai aspek manajemen kepegawaian dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi sistem merit meliputi kapasitas kelembagaan, komitmen dan kepemimpinan birokrasi, efektivitas sistem manajemen kepegawaian, serta budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem merit ASN sebagai instrumen reformasi birokrasi sangat bergantung pada sinergi antara faktor kebijakan, kelembagaan, dan perilaku organisasi. Oleh karena itu, penguatan faktor-faktor tersebut menjadi peranan wajib dalam mengkonstruksi aparatur pemerintahan yang berintegritas profesional dan berorientasi pada kinerja.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYESUAIKAN KAPASITAS FISKAL PASCA EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP TRANSFER KE DAERAH Vrenanda Bella Yozevi; Maulana Mukhlis; Pitojo Budiono
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1667

Abstract

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional, namun kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, khususnya melalui penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mengkaji peran dan strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskalnya pasca penurunan atau penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah, dokumen anggaran, serta kebijakan terkait transfer ke daerah, yang diperkuat dengan wawancara terbatas kepada pihak terkait di pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyesuaian kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Pemerintah daerah merespons kondisi tersebut melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dan prioritisasi belanja, serta penerapan kebijakan fiskal adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah dan penerapan tata kelola fiskal yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat.