Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): Implementasi Konvensi PBB dalam Administrasi Negara Indonesia dan Dampaknya terhadap Lingkungan Sosial Tabhina Putri Indraatmaja; Adeya Peranda
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/g728wv88

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia dengan meninjau implementasinya dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI), serta dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip CEDAW, terutama dalam menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana birokrasi dan kebijakan publik berperan dalam menerjemahkan komitmen internasional tersebut ke dalam praktik administrasi negara serta sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya normatif dan kebijakan afirmatif, pelaksanaan CEDAW masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum internasional, administrasi publik, dan lingkungan sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan gender dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. Amandha Ayu Bunga Syabina; Naurah Alfi Mufidah Anwar; Adeya Peranda; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.2896

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari perspektif hukum acara perdata, dengan fokus pada penerapan asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran hutan, yang seringkali melibatkan korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, transnasional, dan multidimensi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum primer (UUPPLH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan sumber sekunder (putusan pengadilan, jurnal hukum) untuk mengeksplorasi bagaimana asas tanggung jawab mutlak diterapkan dalam perkara perdata. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun tanggung jawab mutlak secara substantif diakui untuk memfasilitasi penegakan hukum lingkungan, penerapannya secara prosedural masih menantang, terutama dalam membuktikan kerugian ekologis dan menetapkan kausalitas. Korporasi seringkali memanfaatkan celah prosedural untuk mempermasalahkan kompensasi dan menolak tanggung jawab langsung. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Karhutla telah mulai merekonstruksi norma prosedural, dengan menekankan pemulihan ekologis sebagai bagian dari kompensasi.