Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora journal of social and economic research
Rony Wijaya
Universitas Narotama Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Percepatan Penerbitan PBG: Studi Maladministrasi Dan Hambatan Prosedural Rony Wijaya; Bambang Arwanto
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fokus pada kajian maladministrasi dan hambatan prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan merujuk pada protokol PRISMA 2020 guna memastikan struktur tinjauan yang sistematis dan transparan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui penelusuran basis data digital menggunakan aplikasi Publish or Perish untuk menyaring artikel ilmiah bereputasi pada rentang tahun 2015 hingga 2025 yang terindeks SINTA dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi digital dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana di tingkat daerah. Ditemukan bahwa praktik maladministrasi berupa penundaan berlarut dan persyaratan tambahan di luar regulasi nasional masih menjadi hambatan utama yang mengganggu kepastian hukum. Kendala teknis pada infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan tenaga ahli bersertifikasi teridentifikasi sebagai faktor yang memperlambat validasi dokumen teknis secara signifikan. Keselarasan koordinasi antar instansi teknis sesuai teori efektivitas organisasi menjadi penentu utama dalam meminimalisir hambatan prosedural guna meningkatkan kualitas layanan publik dan iklim investasi konstruksi nasional Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Persetujuan Bangunan Gedung, Maladministrasi, Hambatan Prosedural.
ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TINDAKAN ASUSILA PEMILIK PESANTREN AD-DINIYAH DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Rony Wijaya; Evi Retno Wulan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1109

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena merusak integritas fisik, moral, dan psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perspektif viktimologi menjelaskan dampak psikologis korban kejahatan seksual anak serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu mengakomodasi perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan viktimologis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan analisis terhadap kasus Ad Diniyah sebagai studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) telah membawa pembaruan penting melalui pengaturan pidana kesusilaan dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kuasa dengan korban, namun secara substansial masih lebih berfokus pada aspek penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan psikologis korban. Dalam perspektif viktimologi, korban anak dalam kasus ini mengalami trauma jangka panjang berupa ketakutan, gangguan kepercayaan, dan stigma sosial yang tidak cukup disembuhkan melalui proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berkeadilan.
Co-Authors Bambang Arwanto Evi Retno Wulan