Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pagaruyuang Law Journal
Miswardi Miswardi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Persepsi Masyarakat terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Malalak di tinjau dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah Silvia Putri Febrisha; Miswardi Miswardi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.38521

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat Kecamatan Malalak pada pilkada 2024 yang menimbulkan kurangnya persentase jumlah pemilih pada pilkada 2024 di Kecamatan Malalak. Dalam meningkatkan parsisipasi masyarakat terdapat sebuah kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, peneliti mengkaji dua rumusan masalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Nagari Kecamatan Malalak terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 dan Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap fenomena rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Malalak. Penelian ini menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, anggota PPK, Masyarakat, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami persepsi masyarakat serta meninjau alasan dari kurangnya pasrtispasi masyarakat pada Pilkada dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: Pertama, persepsi masyarakat Kecamatan Malalak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 mendapatkan berbagai macam respon dan pendapat dari kalangan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap proses pelaksanaan pilkada serta informasi yang jelas. Kendala utamanya terletak pada kurangnya sosialisasi pemerintah dan anggota KPU kepada Masyarakat, dikarenakan masyarakat banyak mengeluh karena tidak mendapatkan sosialisasi yang intens sehingga membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi terkait pilkada. Kedua, dalam perspektif Fikih Siyasah Syar’iyyah partisipasi masyarakat tersebut terkait dalam Siyasah Syar’iyyah, yaitu memakai prinsip Fikih Siyasah Syar’iyyah tanggung jawab (al-Mas’uliyyah al-jama’iyyah) dalam membangun masyarakat tidak hanya pada pemimpin, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam politik dalam pilkada adalah bentuk implementasi dalam prinsip ini. Tujuan prinsip ini diantaranya untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam politik pada pilkada atau pemilu.
Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terhadap Becak Motor di Kota Bukittinggi di tinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah) Riska Riska; Miswardi Miswardi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.38643

Abstract

Maraknya becak motor angkutan barang yang digunakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia terkhususnya di Kota Bukittinggi. Keberadaan becak motor angkutan barang menjadi solusi alternatif yang murah, fleksibel, dan mudah diakses, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Namun, dari sisi hukum, becak motor menimbulkan perdebatan karena tidak memiliki dasar legalitas yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum terhadap eksistensi becak motor berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dampaknya terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Bukittinggi serta menemukan kesesuaian antara prinsip siyasah tanfidziyah dengan hal yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan ( field research ) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan data – data yang di peroleh di lapangan. sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer yang di peroleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu dari buku, jurnal dan artikel. Metode analisis data yang di gunakan yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait becak motor kurang optimal, dikarenakan masih banyaknya becak motor angkutan barang yang berdampingan dengan kendaraan lain yang dapat membahayakan pengemudi maupun penggendara lainnya. Kedua, tinjauan siyasah tanfidziyah tentang penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk ketaatan terhadap Allah, Rasul, ulil amri dan setiap kebijakan negara wajib berlandaskan nilai-nilai ketaatan, keadilan, dan kemaslahatan umum ( maslahah ‘ammah ).
HUKUM ISLAM DAN KUASA PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL MATRILINEAL MINANGKABAU: ANTARA NORMATIVITAS DAN PRAKTIK Fauziah - Rahmah; Miswardi Miswardi
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8190

Abstract

Penelitian ini mengkaji kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif hukum Islam dan struktur sosial dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, sementara hukum Islam tetap diimplementasikan dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh. Kondisi ini melahirkan dualisme kewarisan yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas dan pemegang harta pusaka dalam sistem adat. Namun, di sisi lain, dominasi laki-laki tetap terlihat dalam pengambilan keputusan strategis melalui peran mamak dan struktur adat yang patriarkal. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga membuka ruang bagi agency perempuan dalam melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa, terutama melalui pendidikan dan aktivitas ekonomi di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk posisi dan kuasa perempuan. Meskipun terdapat peluang bagi perempuan untuk memperkuat perannya, struktur sosial adat masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi sosial yang lebih inklusif guna mendorong kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.
Co-Authors Fauziah - Rahmah Riska Riska Silvia Putri Febrisha