Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK EKSPANSI RITEL WARALABA TERHADAP UMKM DI PASAR TRADISIONAL POLEWALI MANDAR Muhammad Sain; H. Sudirman Rahman; H. Abdul Qahar; Zainuddin Zainuddin; Aan Aswari; H. Rustan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 9 No 2 (2026): Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/pk.v9i2.4395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekspansi ritel waralaba terhadap keberlangsungan pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis efektivitas Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha ritel modern, pedagang pasar tradisional, dan observasi lapangan terkait kepatuhan zonasi serta jam operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dampak ekspansi ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar di satu sisi memicu penurunan omzet pedagang tradisional akibat pergeseran preferensi konsumen terhadap kenyamanan, kepastian harga, dan legalitas administratif; namun di sisi lain, pasar tradisional tetap menunjukkan resiliensi melalui keunggulan komparatif pada komoditas pangan segar dan fleksibilitas tawar menawar yang ada. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi perizinan yang ketat, pengawasan lapangan yang konsisten, serta pendampingan teknis bagi produk lokal agar regulasi dapat berfungsi sebagai instrumen proteksi ekonomi yang baik.
PERLINDUNGAN HUKUM LESSOR TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK LEASING SECARA ILEGAL OLEH LESSEE DI KOTA MAKASSAR Dewi Johoriah Lahaking; Nurul Qamar; H. Abdul Qahar; H. Askari Razak; Hj. Sri Lestari Poernomo; H. Rustan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 9 No 2 (2026): Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/pk.v9i2.4511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi lessor terhadap praktik pengalihan objek leasing secara ilegal oleh lessee di Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor dan modus operandi terhambatnya proses eksekusi lapangan. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan wawancara mendalam bersama praktisi hukum, perusahaan pembiayaan, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi lessor di Kota Makassar mengalami kesenjangan yang signifikan. Perlindungan hukum preventif melalui penyusunan kontrak baku (pacta sunt servanda) dan sertifikat jaminan fidusia sudah dirancang sangat kuat. Namun, perlindungan hukum represif mengalami kelumpuhan di tingkat eksekusi lapangan pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mewajibkan penetapan Pengadilan Negeri jika lessee keberatan. Kondisi ini diperparah oleh modus operandi lessee berupa penyembunyian aset (lost unit), gadai gelap bawah tangan, penggunaan identitas fiktif, serta adanya kekosongan hukum materiil (rechtsvacuum) akibat absennya kodifikasi hukum setingkat Undang-Undang yang khusus mengatur lembaga leasing. Akibatnya, angka sengketa alat berat yang menggantung di Makassar secara konsisten meningkat hingga mencapai 40% pada tahun 2025, yang menimbulkan kerugian finansial masif bagi lessor akibat depresiasi nilai aset serta mendegradasi kepastian hukum investasi di sektor infrastruktur dan pertambangan Sulawesi Selatan.