<![CDATA[Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Di tengah tuntutan tata kelola yang semakin modern, pemanfaatan e-government memungkinkan integrasi lintas serta sinkronisasi data secara real time untuk meminimalkan duplikasi dan kesalahan sasaran. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia hadir sebagai instrumen utama dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi SIKS-NG, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji dampak kebijakan sentralisasi akses terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Pasuruan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan analisis yang merujuk pada teori Indrajit (2016) melalui tiga elemen utama, yaitu support, capacity, dan value. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta diuji dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG telah berjalan cukup efektif dan mampu memperkuat tata kelola data kesejahteraan sosial secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan menjadi fondasi penting dalam implementasi sistem ini. Kebijakan sentralisasi akses yang diterapkan sebagai upaya pengendalian justru memunculkan konsekuensi berupa meningkatnya beban administratif yang tinggi bagi operator dinas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perlambatan proses pelayanan. Meskipun infrastruktur teknologi relatif memadai dan sistem memberikan nilai administratif berupa peningkatan keteraturan, transparansi, dan kemudahan monitoring, nilai publik seperti kemudahan akses, percepatan layanan, dan ketepatan sasaran masih memerlukan penguatan. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi, serta strategi desentralisasi terkontrol agar implementasi SIKS-NG lebih berkelanjutan.]]>
