Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal of Islamic Family Law
Walim Walim
Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Algorithmic Injustice: Examining Due Process Implications of AI-Based Predictive Policing in Developing Countries Ahmad Faizal Azhar; Walim Walim; Abdullah Abdullah
Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Family Law
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/70j57q46

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has enabled law enforcement agencies in developing countries to adopt predictive policing systems to prevent crime. However, the implementation of these systems raises serious concerns about algorithmic bias, transparency, accountability, and due process rights. This research examines the implications of AI-based predictive policing for due process principles in developing countries, with particular focus on Indonesia, Brazil, and Kenya. Using normative juridical methods and a comparative law approach, this study analyzes the risks of systematic discrimination, violations of presumption of innocence, and erosion of legal certainty arising from the use of algorithmic systems in law enforcement. The findings reveal that predictive policing systems frequently reproduce and amplify structural inequalities embedded in training data, thereby violating fundamental principles of equality before the law. This research argues that without robust regulatory frameworks, transparent algorithmic accountability mechanisms, and meaningful judicial oversight, AI-based predictive policing poses a serious threat to the rule of law in developing countries.
Memitigasi Risiko Korupsi Dalam Inisiatif Gizi Skala Besar: Kerangka Hukum Untuk Pengadaan Transparan Dalam Program 'Makan Bergizi Gratis' Walim Walim; Ahmad Faizal Azhar; Abdullah Abdullah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.3237

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2025 merupakan inisiatif gizi berskala masif dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun per tahun. Besarnya anggaran ini membuka celah sistemik terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengadaan transparan sebagai instrumen mitigasi risiko korupsi dalam Program MBG. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap model Brazil dan India, penelitian ini menemukan kekosongan hukum (rechtsleemte) yang signifikan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengakomodasi karakteristik khusus pengadaan bahan pangan segar berskala masif. Sebagai kebaruan penelitian (novelty), studi ini menawarkan kerangka mitigasi korupsi berbasis risiko yang mengintegrasikan regulasi pengadaan khusus program gizi, sistem informasi terpadu berbasis teknologi, pelembagaan pengawasan partisipatif multi-stakeholder, dan penguatan rezim sanksi. Temuan komparatif menunjukkan bahwa model pengawasan partisipatif Brasil (CAE) dan reformasi hukum India pasca-2013 menyediakan pembelajaran kritis bagi Indonesia. Tanpa intervensi hukum yang komprehensif, Program MBG berisiko tinggi terhadap penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pangan bergizi.
Co-Authors Abdullah Abdullah Ahmad Faizal Azhar