Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law and Social Politics
Abdullah Abdullah
Politeknik Siber Cerdika Internasional Cirebon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Abdullah, Abdullah; Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.175 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i2.919

Abstract

Perselisihan hubungan industrial bisa dibereskan lewat jalur pengadilan (litigasi) serta di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak bebas untuk memutuskan alternatif penyelesaian yang hendak dipakai dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial tersebut. Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan diluar jalur hukum atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan psutaka atau sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menganalisis dan menulusuri berbagai literatur kajian hukum yang berkaitan. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bipartit. Namun apabila proses penyelesaian secara biaprtit tidak berhasil dan belum menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan baik oleh kedua pihak yang bersengketa atau salah satunya untuk menempuh jalur alternatif secara tripartit yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, serta arbitrase atau dapat memberikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lumrah dikatakan penyelesaian wajib (compulsory arbitration). Kata kunci: Penyelesaian Hubungan Industrial, ADR dan UU No.13 Tahun 2003
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Abdullah Abdullah; Royyan Hafizi
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 1 (2021): CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4203.583 KB) | DOI: 10.59141/cerdika.v1i1.6

Abstract

Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social engineering) dan hukum sebagai sarana integrative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis formulasi kebijkan pemeriintah dalam penanganan prilaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian merupkan kajian penelitian normatif atau menggunakan pendekatan doctrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar a) kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. b) kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, c) kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda.
Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum Junaedi Junaedi; Abdullah Abdullah; Andi Lala
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1190

Abstract

This article explores the consequences of conflict resolution within the family sphere on children involved in the legal system. The discussion covers aspects such as sources of conflict, resolution strategies, and psychological impacts for children involved in legal situations. With an interdisciplinary approach, this article illustrates the complex relationship between family conflict and a child's journey through the legal system, specifically focusing on the long-term impact on their psychosocial well-being. The findings of this study provide valuable insights for legal practitioners, social workers, and relevant parties in handling children's cases involved in law, with the aim of enhancing a holistic approach and providing better support for these children.
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah Abdullah Abdullah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2964

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, namun masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya kapasitas fiskal, ketidakefisienan alokasi anggaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah otonom. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan. Beberapa daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta pelayanan publik yang lebih optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pilar utama keberhasilan otonomi daerah.
The Role of Law in Strengthening Democratic Governance Rifa’i, Iman Jalaludin; Abdullah, Abdullah
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i1.62

Abstract

Democratic governance is fundamentally upheld by the rule of law, which ensures transparency, accountability, and citizen participation. However, in many jurisdictions, weak legal frameworks, judicial inefficiencies, and political interference hinder the effectiveness of democratic institutions. Strengthening the legal framework is crucial for sustaining democracy and preventing authoritarian tendencies. This research analyzes the role of law in reinforcing democratic governance by examining legal principles, institutional mechanisms, and case studies from various democratic nations. It identifies key legal elements that contribute to a stable and effective democracy. This research employs a qualitative approach, utilizing doctrinal legal analysis and comparative case studies. Legal documents, judicial decisions, and governance reports are analyzed to assess the impact of legal frameworks on democratic governance. The findings indicate that robust legal systems, independent judiciaries, and strong constitutional safeguards are pivotal in promoting democratic governance. Countries with well-established legal protections for civil liberties and checks on executive power tend to exhibit greater political stability and public trust. Conversely, weak legal systems often correlate with corruption, electoral fraud, and democratic backsliding. Strengthening the rule of law is essential for sustaining democracy. A well-functioning legal system safeguards human rights, ensures governmental accountability, and enhances public participation in governance. This research contributes to legal and political scholarship by providing a framework for assessing the effectiveness of legal systems in democratic governance. It offers insights for policymakers and legal scholars on how legal reforms can strengthen democratic institutions globally.
Co-Authors Andi Lala Junaedi Junaedi Lala, Andi Rifa’i, Iman Jalaludin Royyan Hafizi