Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Advances In Social Humanities Research Journal of Law and Social Politics Journal of Islamic Family Law
Abdullah Abdullah
Politeknik Siber Cerdika Internasional Cirebon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Abdullah, Abdullah; Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.175 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i2.919

Abstract

Perselisihan hubungan industrial bisa dibereskan lewat jalur pengadilan (litigasi) serta di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak bebas untuk memutuskan alternatif penyelesaian yang hendak dipakai dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial tersebut. Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan diluar jalur hukum atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan psutaka atau sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menganalisis dan menulusuri berbagai literatur kajian hukum yang berkaitan. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bipartit. Namun apabila proses penyelesaian secara biaprtit tidak berhasil dan belum menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan baik oleh kedua pihak yang bersengketa atau salah satunya untuk menempuh jalur alternatif secara tripartit yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, serta arbitrase atau dapat memberikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lumrah dikatakan penyelesaian wajib (compulsory arbitration). Kata kunci: Penyelesaian Hubungan Industrial, ADR dan UU No.13 Tahun 2003
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Abdullah Abdullah; Royyan Hafizi
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 1 (2021): CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4203.583 KB) | DOI: 10.59141/cerdika.v1i1.6

Abstract

Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social engineering) dan hukum sebagai sarana integrative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis formulasi kebijkan pemeriintah dalam penanganan prilaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian merupkan kajian penelitian normatif atau menggunakan pendekatan doctrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar a) kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. b) kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, c) kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda.
Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum Junaedi Junaedi; Abdullah Abdullah; Andi Lala
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1190

Abstract

This article explores the consequences of conflict resolution within the family sphere on children involved in the legal system. The discussion covers aspects such as sources of conflict, resolution strategies, and psychological impacts for children involved in legal situations. With an interdisciplinary approach, this article illustrates the complex relationship between family conflict and a child's journey through the legal system, specifically focusing on the long-term impact on their psychosocial well-being. The findings of this study provide valuable insights for legal practitioners, social workers, and relevant parties in handling children's cases involved in law, with the aim of enhancing a holistic approach and providing better support for these children.
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah Abdullah Abdullah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2964

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, namun masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya kapasitas fiskal, ketidakefisienan alokasi anggaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah otonom. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan. Beberapa daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta pelayanan publik yang lebih optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pilar utama keberhasilan otonomi daerah.
The Role of Law in Strengthening Democratic Governance Rifa’i, Iman Jalaludin; Abdullah, Abdullah
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i1.62

Abstract

Democratic governance is fundamentally upheld by the rule of law, which ensures transparency, accountability, and citizen participation. However, in many jurisdictions, weak legal frameworks, judicial inefficiencies, and political interference hinder the effectiveness of democratic institutions. Strengthening the legal framework is crucial for sustaining democracy and preventing authoritarian tendencies. This research analyzes the role of law in reinforcing democratic governance by examining legal principles, institutional mechanisms, and case studies from various democratic nations. It identifies key legal elements that contribute to a stable and effective democracy. This research employs a qualitative approach, utilizing doctrinal legal analysis and comparative case studies. Legal documents, judicial decisions, and governance reports are analyzed to assess the impact of legal frameworks on democratic governance. The findings indicate that robust legal systems, independent judiciaries, and strong constitutional safeguards are pivotal in promoting democratic governance. Countries with well-established legal protections for civil liberties and checks on executive power tend to exhibit greater political stability and public trust. Conversely, weak legal systems often correlate with corruption, electoral fraud, and democratic backsliding. Strengthening the rule of law is essential for sustaining democracy. A well-functioning legal system safeguards human rights, ensures governmental accountability, and enhances public participation in governance. This research contributes to legal and political scholarship by providing a framework for assessing the effectiveness of legal systems in democratic governance. It offers insights for policymakers and legal scholars on how legal reforms can strengthen democratic institutions globally.
Implementation of Hot Work Permits at PT Pertamina Geothermal Energy Karaha-Tasikmalaya Area Andi Lala*; Samud Samud; Abdullah Abdullah
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i3.40696

Abstract

Labor is the main role involved in work activities in the company. Workers' activities are a source of work accidents. One effort to prevent work accidents in industry can be done through the implementation of a safe work permit system, including a hot work permit. A safe work permit system is a formal written system used to control work identified as potentially hazardous. The purpose of this study is to understand the program, procedures and implementation of hot work permits. This study was carried out using a qualitative descriptive method where data collection was carried out by field observation, interviews and literature study. This study was carried out at PT Pertamina Geothermal Energy Area Karaha which is located in Karaha Bodas Village, Kadipaten District, Tasikmalaya Regency, West Java. The results of this study are that the hot work permit program includes administrative checks such as JSA and Hot Work Permit; procedures and implementation refer to Government 50 of 2012 and Standard NFPA 51 B 2019. Based on the results of the study, work containing heat must attach a hot work permit, and socialization must be provided to workers in order to minimize the risk of accidents and fire.
Algorithmic Injustice: Examining Due Process Implications of AI-Based Predictive Policing in Developing Countries Ahmad Faizal Azhar; Walim Walim; Abdullah Abdullah
Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Family Law
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/70j57q46

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has enabled law enforcement agencies in developing countries to adopt predictive policing systems to prevent crime. However, the implementation of these systems raises serious concerns about algorithmic bias, transparency, accountability, and due process rights. This research examines the implications of AI-based predictive policing for due process principles in developing countries, with particular focus on Indonesia, Brazil, and Kenya. Using normative juridical methods and a comparative law approach, this study analyzes the risks of systematic discrimination, violations of presumption of innocence, and erosion of legal certainty arising from the use of algorithmic systems in law enforcement. The findings reveal that predictive policing systems frequently reproduce and amplify structural inequalities embedded in training data, thereby violating fundamental principles of equality before the law. This research argues that without robust regulatory frameworks, transparent algorithmic accountability mechanisms, and meaningful judicial oversight, AI-based predictive policing poses a serious threat to the rule of law in developing countries.
From Policy to Practice: How Decentralization Reshapes Village Political Institutions in Indonesia Abdullah Abdullah; Andi Lala; Sutarjo Sutarjo; Siti Khumayah; Daimah Daimah
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku4935

Abstract

Indonesia's decentralization reforms—anchored in Law No. 22/1999, Law No. 32/2004, and the landmark Village Law No. 6/2014—represent one of the most ambitious local-governance transformations in Southeast Asia. Yet a persistent gap exists between the aspirations inscribed in these policies and their lived realities in village political institutions. This qualitative study examines how decentralization policies reshape village political institutions across three dimensions: structural transformation of village governance bodies, redistribution of authority between central and local government, and participatory practices within village deliberation forums. Drawing on in-depth interviews, focus-group discussions, and documentary analysis across twelve purposively selected villages in Java and Sulawesi, the study reveals that while formal institutional structures have been significantly redesigned, substantive autonomy remains constrained by regulatory centralism, fiscal dependency, and weak local capacity. Village Representative Councils (BPD) function more as rubber-stamp bodies than genuine deliberative organs. Village funds (Dana Desa) have expanded development budgets but simultaneously introduced new accountability burdens that reproduce central oversight. The findings advance a "constrained institutionalism" framework that explains how macro-level policy innovations are filtered, diluted, and locally negotiated before taking institutional form.
Corporate Criminal Liability Model in The New Criminal Code: Synchronization of The Identification Theory Doctrine With Absolute Liability Walim Walim; Abdullah Abdullah; Ahmad Faizal Azhar; Sukama Sukama
Advances In Social Humanities Research Vol. 4 No. 3 (2026): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v4i3.556

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) has recognized corporations as subjects of criminal law, marking a significant paradigm shift in the Indonesian criminal law system. However, the regulation of corporate criminal liability in the New Criminal Code still shows a lack of synchronization between the adopted identification theory doctrine and the need for the application of strict liability in the context of certain corporate crimes. This study aims to analyze the model of corporate criminal liability in the New Criminal Code and formulate a synchronization framework between identification theory and strict liability. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, comparative, and case-based approach. The results show that the New Criminal Code adopts an identification theory-based liability model that requires proof of mens rea for corporate managers. However, this model has significant limitations in addressing complex corporate crimes, particularly in the environmental, occupational health and safety, and capital market sectors. This study found that synchronization is needed through three approaches: first, the application of limited strict liability to certain corporate crimes that are regulatory offenses; second, the development of the vicarious liability doctrine as a bridge between identification theory and strict liability; Third, strengthening the evidentiary mechanism through an organizational liability approach that considers corporate culture and failure to prevent. This synchronization aligns with developments in the UK through the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Australia with its Corporate Criminal Responsibility Model, and the Netherlands with its functional perpetrator approach. Implementing the synchronization model requires harmonization of the New Criminal Code with sectoral laws, strengthening the capacity of law enforcement to understand the complexity of corporate organizations, and developing proportionate and effective corporate criminalization guidelines.
Institutional Betrayal: A Structural Analysis of Prostitution Syndicates and the Erosion of Academic Integrity Ahmad Faizal Azhar; Walim Walim; Abdullah Abdullah; Sukama Sukama
Advances In Social Humanities Research Vol. 4 No. 1 (2026): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v4i1.557

Abstract

The infiltration of prostitution syndicates into the higher education ecosystem represents one of the most serious forms of institutional betrayal that threatens the moral and functional foundations of higher education as a civilized institution. This study analyzes in depth the operational structure of prostitution syndicates operating in and through academic institutions, the mechanisms of erosion of integrity that they cause, as well as the systemic institutional failures that allow this phenomenon to take place. Using a critical criminology approach with a mixed research method of legal document analysis, in-depth interviews with 38 key informants, and secondary data analysis of documented cases in Indonesia for the period 2019-2025, this study found that: Prostitution syndicates operating in the academic environment are not exogenous (from the outside) alone, but are often endogenous in nature, utilizing and being nurtured by the structural weaknesses of the institution itself, The erosion of academic integrity due to the infiltration of prostitution syndicates operates through four mutually reinforcing mechanisms: corruption of power relations, normalization of exploitation, obstruction of access to justice for victims, and destruction of institutional culture, The current institutional response is reactive, sporadic, and does not touch the structural root of the problem. This research offers the Adaptive Institutional Integrity Framework (KIIA) as a comprehensive preventive-transformative policy model.
Co-Authors Ahmad Faizal Azhar Ahmad Faizal Azhar Andi Lala Andi Lala Andi Lala* Daimah Daimah Junaedi Junaedi Lala, Andi Rifa’i, Iman Jalaludin Royyan Hafizi samud samud Siti Khumayah Sukama, Sukama Sutarjo Sutarjo Walim Walim Walim Walim Walim Walim