Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perkembangan Senjata Laser LY-1 China dan Urgensi Ratifikasi Protokol IV CCW oleh Indonesia Miftahur Rahmi; Danial; Hera Susanti
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.480

Abstract

The LY-1 laser weapon developed by China raises relevant legal issues within the framework of International Humanitarian Law (IHL), particularly in relation to the application of Protocol IV to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). This study aims to analyze two issues: first, the extent to which the technical characteristics of China’s LY-1 laser weapon may be assessed under the prohibition standards set forth in Protocol IV of the CCW; and second, the legal implications arising from Indonesia’s status as a non-party to that instrument. This research employs a normative legal method with a treaty-doctrinal approach, namely an analysis of the authentic text of Protocol IV of the CCW combined with an examination of Article 36 of Additional Protocol I of 1977 as a parameter for the legal review of new weapons. The primary sources consist of treaty texts, official positions of the ICRC, doctrines of international humanitarian law, and publicly available technical specifications. The study identifies two key findings. First, the dual-use nature of the LY-1 system places it within a normative grey area under Article 1 of Protocol IV of the CCW. Applying the ICRC’s foreseeable effects approach, permanent blindness may be regarded as a reasonably foreseeable outcome, thereby weakening China’s claim that the system is solely intended for anti-sensor purposes. Second, Indonesia’s non-state party statusresults in a clear asymmetry of treaty obligations, limiting its legal standing to raise claims within CCW mechanisms, excluding it from normative development processes, and constraining its regional defense diplomacy. This research provides a distinct scholarly contribution by examining the legal consequences of this asymmetry in CCW Protocol IV membership. It compares China, as the developer of the LY-1 laser, with Indonesia, a non-party state.
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (STUDI ASET DAERAH PROVINSI BANTEN) Firdaus; Danial; Eva Hermawati; Firdaus Firdaus; Danial Danial
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya strategis daerah adalah aset daerah atau Barang Milik Daerah yang memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya perlindungan hukum, ketidaktertiban administrasi, serta pemanfaatan aset yang belum optimal. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana Bentuk Perlindungan Aset produktif Daerah Provinsi Banten periode 2021-2024 terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara? Bagaimana Bentuk Pengelolaan Aset Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan aset produktif daerah Provinsi Banten pada periode 2021–2024 telah dilaksanakan melalui perlindungan administratif, fisik, dan yuridis. Tetapi pemanfaatan aset daerah tersebut belum optimal dalam meningkatkan PAD karena masih terdapat aset yang belum dimanfaatkan secara produktif dan ekonomis. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara normatif telah dilaksanakan, tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan akibat keterbatasan perencanaan pemanfaatan aset, lemahnya pengawasan, serta masih adanya aset daerah yang menganggur.