Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Ichwan Ahnaz Alamudi
Universitas Cahaya Bangsa
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Politics of Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions in the Field of Sharia Banking Ichwan Ahnaz Alamudi; Muhammad Torieq Abdillah; Dian May Syifa; Muhammad Wahdini
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 13 No. 2 (2026): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v13i2.12812

Abstract

This research is motivated by the gap between the ideals of the comprehensive implementation of the sharia-based financial system in Aceh and the reality of implementation which still faces various challenges, both in terms of regulation, institutions, and community readiness. Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS) is the main instrument in realizing this transformation, so it is important to study it from the perspective of legal politics background that is the background of its formation. The purpose of this research is to analyze the legal politics in Qanun LKS and its implications for the Islamic banking sector in Aceh. This research uses a type of normative legal research with a qualitative approach, through a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies, then analyzed descriptively-analytically. The results of the study show that Qanun LKS is a political and legal product that reflects the integration between Aceh’s special autonomy authority and the application of Islamic sharia in the economic sector, especially banking. The implementation of Qanun LKS encourages the conversion of the conventional banking system to sharia as a whole, but still faces various obstacles such as institutional readiness, infrastructure, and the level of public literacy. This study concludes that the success of these policies is highly dependent on the consistency of implementation, adaptive regulatory support, and increased public understanding of the Islamic financial system. The contribution of this research is to provide a comprehensive understanding of legal politics in Islamic financial regulation and become an evaluation material for the development of more effective policies in the future.
Ketimpangan Sosial dalam Bayang-bayang Kapitalisme: Kajian Pendidikan dari Perspektif Sosiologi Kritis Sulaiman Kurdi; Ichwan Ahnaz Alamudi; Muhammad Syafiq
Jurnal Perspektif Vol 9 No 2 (2026): Jurnal Perpsketif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v9i2.1537

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara stratifikasi sosial dan dominasi kapitalisme dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana struktur sosial dan mekanisme ekonomi berperan dalam mempertahankan dan mereproduksi ketimpangan akses serta kualitas pendidikan di tengah arus komersialisasi yang semakin menguat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan mengenai kapitalisasi dan pengelolaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses kapitalisasi telah menggeser posisi pendidikan dari ranah hak publik menjadi komoditas yang diatur oleh mekanisme pasar. Komersialisasi tampak pada meningkatnya biaya pendidikan, perbedaan mutu layanan berdasarkan kemampuan finansial, serta menguatnya orientasi pasar dalam tata kelola lembaga pendidikan. Situasi ini memperlebar kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah serta memperkuat reproduksi ketidaksetaraan sosial secara struktural. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi penguatan peran negara dalam mengendalikan dominasi kepentingan kapital dan menjamin pemerataan hak atas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu Ichwan Ahnaz Alamudi; Muhammad Syafiq; Muhammad Torieq Abdillah; Sri Ridma Ramadhani
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4287

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat badamai sebagai khazanah lokal masyarakat Banjar yang kemudian dihubungkan dengan sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apakah bisa adat badamai digunakan dalam sengketa pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat badamai merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar dan berperan menghadirkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Adat badamai dewasa ini sering digunakan dalam kasus-kasus hukum perdata dan hukum pidana. Padahal, adat badamai tidak menutup kemungkinan digunakan juga dalam kasus sengketa pemilu. Menurut Ahmadi Hasan, saat terjadi sengketa Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan dalam prosesnya pasti telah terjadi tarik-menarik baik itu terkait musyawarah atau yang mengarah kepada cara-cara nonlitigasi, seperti badamai.
Co-Authors Dian May Syifa Muhammad Syafiq Muhammad Syafiq Muhammad Torieq Abdillah Muhammad Torieq Abdillah Muhammad Wahdini Sri Ridma Ramadhani Sulaiman Kurdi