Kiki Ridwan
Universitas Mpu Tantular

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby) Kiki Ridwan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk penyimpangan keuangan negara yang sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya sering disalahgunakan melalui manipulasi pelaksanaan kegiatan, pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan bagi pembangunan Plengseng Afur/Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat justru dialihkan kepada pihak ketiga dan disertai dengan pemotongan dana hibah oleh beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan dilakukan melalui pembentukan Pokmas yang tidak melibatkan masyarakat secara nyata, pengalihan pengelolaan dana hibah kepada pihak lain, penggunaan sistem “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penguatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan dana hibah, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan pemerintah daerah.
Analisis Yuridis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Kiki Ridwan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambe
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5733

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek serta penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada perkara Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt mengenai pemalsuan produk kosmetik dengan merek ERHA dan TRUWHITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pengaduan pemilik merek, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga penjatuhan putusan. Majelis Hakim menerapkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena para terdakwa terbukti turut serta menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak pada barang sejenis. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan serta barang bukti dirampas dan dimusnahkan. Penerapan sanksi tersebut secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan. Namun, penjatuhan pidana yang sama terhadap terdakwa dengan peran berbeda dan tidak dijatuhkannya pidana denda menunjukkan perlunya penguatan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan. Penegakan hukum juga perlu diperkuat melalui upaya preventif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.