Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Khairul Umam
Universitas Mataram, Indonesia
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Binding Power of Constitutional Court Decisions Based on Law Number 8 of 2011 Concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 Rusnan; Khairul Umam; Kaharuddin; Ida Surya
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine the binding force of Constitutional Court decisions based on Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003. The research method used is a normative research method with a legislative study approach and a conceptual approach, the legal language analysis used is the method of legislative interpretation and authentic interpretation as well as philosophical studies. The results of this study are that the Constitutional Court's decision is final, namely that the Constitutional Court's decision immediately obtains legal force from the moment it is pronounced and no legal remedies are taken. The final nature of the Constitutional Court's decision in this Law also includes binding legal force (final and appeal). This final Constitutional Court decision does not provide an opportunity for the addressee of the decision to take other legal channels. In other words, this provision contains injustice because it does not provide space for reviewing the decision. In fact, it is very possible for the judge to make an error or be negligent in deciding so that the decision is inappropriate or gives rise to subsequent justice issues. Regarding the problem of justice in the provisions on the final nature of the Constitutional Court's Decision, it is basically an answer to the question: what is the basis that supports the Constitutional Court's decision being the first and final level decision and no legal action can be taken to cancel it.
IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Muh. Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Riska Ari Amalia
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.225

Abstract

Masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini cenderung mengesampingkan partisipasi masyarakat yang sejatinya menjadi perwujudan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas partisipatif. Saat ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih belum sepenuhnya mengimplementasikan asas partisipatif yang ditunjukan dengan tidak masifnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman konseptual penyelenggara pemerintahan desa dan belum jelasnya regulasi yang mengatur secara spesifik bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk produk hukum desa maupun perundang-undangan terkait.
Co-Authors Ida Surya Kaharuddin Muh. Alfian Fallahiyan Rachman Maulana Kafrawi Riska Ari Amalia Rusnan