Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Binding Power of Constitutional Court Decisions Based on Law Number 8 of 2011 Concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 Rusnan Rusnan; Khairul Umam; Kaharuddin Kaharuddin; Ida Surya
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i3.5462

Abstract

This study examines the final and binding nature of Constitutional Court decisions under Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, with particular emphasis on the relationship between constitutional finality, legal certainty, and justice. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through statutory and authentic interpretation, complemented by philosophical analysis of constitutional adjudication. The findings demonstrate that Constitutional Court decisions acquire permanent legal force immediately upon their pronouncement and are not subject to appeal or other ordinary legal remedies. Their finality also establishes binding force beyond the litigating parties, reflecting the Constitutional Court’s position as the guardian and authoritative interpreter of the Constitution. Although such finality may raise concerns regarding potential judicial errors and access to corrective remedies, it remains constitutionally justified by the supremacy of the Constitution, the institutional position of the Constitutional Court as a court of first and final instance, and the need to ensure legal certainty in constitutional disputes. Therefore, the final and binding character of Constitutional Court decisions constitutes an essential mechanism for maintaining constitutional authority, legal certainty, and stability within Indonesia’s constitutional system.
IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Muh. Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Riska Ari Amalia
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.225

Abstract

Masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini cenderung mengesampingkan partisipasi masyarakat yang sejatinya menjadi perwujudan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas partisipatif. Saat ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih belum sepenuhnya mengimplementasikan asas partisipatif yang ditunjukan dengan tidak masifnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman konseptual penyelenggara pemerintahan desa dan belum jelasnya regulasi yang mengatur secara spesifik bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk produk hukum desa maupun perundang-undangan terkait.