Nunung Rahmania
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana Ahwan Ahwan; Nunung Rahmania
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.274

Abstract

Dimensi upaya paksa dalam RUU KUHAP menjadi aspek yang memunculkan diskursus. Praktik penegakan hukum menunjukan bahwa upaya paksa rentan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada pelanggaran hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Seringnya, nilai-nilai yang mendasari suatu rumusan norma mengambil porsi yang signifikan terhadap gambaran implementasi dari norma tersebut. Membedah rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP dapat menjadi kajian akademis yang penting untuk melihat karakter pengaturan dan nilai-nilai yang melatarbelakangi perumusanya. Tulisan ini hendak mendayagunakan konsep model sistem peradilan pidana sebagai instrumen analisis dalam membedah ketentuan tentang upaya paksa. Karakteristik tulisan ini kompatibel jika menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan mendayagunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Tulisan ini melihat bahwa ketentuan tentang upaya paksa dalam RUU KUHAP sebagian besar mencerminkan nilai-nilai dari due process model, meski demikian nilai-nilai tersebut tidak terlihat sebagai suatu ideologi yang mendominasi, namun merupakan suatu konsep keseimbangan dari kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Model-model lain seperti victims right model juga secara tersirat diadopsi oleh RUU KUHAP. Kombinasi dari model-model tersebut setidaknya mampu mengabsorpsi keseimbangan antara kekuasaan negara, hak tersangka dan terdakwa serta peran korban dalam sistem peradilan pidana. Model kombinasi ini juga diharapkan mampu mendorong iklim penegakan hukum yang lebih baik ke depanya. Tulisan ini menjadi salah satu kontribusi akademik terhadap proses penyusunan KUHAP yang sedang berlangsung.
DEKONSTRUKSI BLANKET STRAFBEPALINGEN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: ANTARA TATBESTANDSMÄßIGKEIT DAN WESENSCHAU: Deconstruction of The Blanket Penal Provisions Following Constitutional Court Decision No. 123/Puu-Xxiii/2025: Between Tatbestandsmäßigkeit and Wesenschau Ahwan Ahwan; Nunung Rahmania
Ganec Swara Vol. 20 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v20i2.714

Abstract

This study critically analyzes the Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025, which deconstructs the formal requirement of expressis verbis confirmation in the blanket penal provisions (blanket strafbepalingen) under Article 14 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (Anti-Corruption Law). The primary issues examined are the normative position of blanket strafbepalingen within the construction of anti-corruption law in Indonesia and the dogmatic implications of the Constitutional Court's decision on criminal law doctrine. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study reveals two main findings. First, the position of blanket strafbepalingen in Article 14 of the Anti-Corruption Law is philosophically parallel to the Technology Neutral Regulation (TNR) theory as an adaptive legislative technique to prevent regulatory aging (ossification). However, in Indonesian positive law, its applicability is strictly limited by a bridging article requiring a literal corruption clause within sectoral laws to uphold the principle of legal certainty (lex certa). Second, the Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025, which rules that Article 14 can still be triggered as long as the act in sectoral laws "meets the elements of corruption," brings problematic implications. The Court fell into a legal simplification by merely examining the stage of tatbestandsmäßigkeit (fulfillment of formal elements) while neglecting the aspects of wesenschau (substantial nature of the offense) and the original intent of the lawmakers. Practically, this decision perpetuates the Anti-Corruption Law as an expansive ("omnibus") or draconian tool that potentially degrades the existence of sectoral criminal laws and their administrative mechanisms.