Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Sistem Peradilan Perpajakan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Transisi Kewenangan Yolanda Fitri Windia; Dian Alya; Febrio Dosi Pratama
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.280

Abstract

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung merupakan perubahan struktural penting dalam sistem peradilan perpajakan di Indonesia yang bertujuan memperkuat prinsip independensi peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi transisi tersebut terhadap independensi lembaga peradilan serta potensi kesenjangan keadilan bagi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan terkait tata kelola peradilan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung berpotensi meningkatkan akuntabilitas, konsistensi pengawasan, dan keseragaman standar putusan. Namun, di sisi lain, peralihan ini juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan keahlian teknis perpajakan pada tingkat peradilan umum serta risiko berkurangnya aksesibilitas dan perlindungan hak bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur peradilan, khususnya dalam bidang hukum pajak, menjadi prasyarat penting agar tujuan independensi peradilan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif..
Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961: Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Diplomatik Atas Tindak Pidana Di Negara Penerima Diana Permata Hati; Thalita Olga Zhafirah; Yolanda Fitri Windia; Febrio Dosi Pratama
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/v7h7pd95

Abstract

Diplomatic immunity is a fundamental principle of international law as regulated in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. This principle is intended to ensure the smooth functioning of diplomatic missions of a sending state within the receiving state without interference. However, in practice, there have been numerous cases indicating that such immunity is misused by diplomatic officials to commit unlawful acts, including criminal offenses, without being subject to legal proceedings in the receiving state. This study focuses on two main issues: first, how diplomatic immunity is regulated under the Vienna Convention of 1961; and second, what legal consequences and forms of accountability can be imposed in cases of abuse of such immunity. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches to obtain a comprehensive analysis. The findings reveal that the Vienna Convention of 1961 grants extensive immunity to diplomatic agents, particularly in criminal matters, making it largely absolute in nature. Nevertheless, there remains a moral and legal obligation for diplomats to exercise such immunity responsibly. On the other hand, the receiving state has only limited mechanisms available, such as the declaration of persona non grata, which in practice is often insufficient to deliver justice, especially for victims of criminal acts. Therefore, this study recommends the need for reform in international law through the establishment of an additional protocol to the Vienna Convention, which would include exceptions to immunity in cases of serious crimes and provide a more effective and binding international dispute resolution mechanism.