Dian Alya
Universitas Bengkulu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Perjanjian Internasional Bagi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dian Alya; Yolanda Fitri; Windia Febrica Stevany; Ema Septaria; M. Ilham Adepio
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of globalization has increased Indonesia’s involvement in international treaties, creating the need for legal certainty in their implementation at the national level. This study aims to analyze the position of international treaties within the Indonesian legal system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that international treaties have a constitutional basis in Article 11 of the 1945 Constitution and require ratification to be applicable in national law, reflecting a moderate dualism approach. However, their position within the hierarchy of laws and regulations is not explicitly regulated, which may lead to normative conflicts. Furthermore, constitutional supremacy remains the fundamental principle in Indonesia’s legal system.
Reformasi Sistem Peradilan Perpajakan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Transisi Kewenangan Yolanda Fitri Windia; Dian Alya; Febrio Dosi Pratama
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.280

Abstract

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung merupakan perubahan struktural penting dalam sistem peradilan perpajakan di Indonesia yang bertujuan memperkuat prinsip independensi peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi transisi tersebut terhadap independensi lembaga peradilan serta potensi kesenjangan keadilan bagi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan terkait tata kelola peradilan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung berpotensi meningkatkan akuntabilitas, konsistensi pengawasan, dan keseragaman standar putusan. Namun, di sisi lain, peralihan ini juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan keahlian teknis perpajakan pada tingkat peradilan umum serta risiko berkurangnya aksesibilitas dan perlindungan hak bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur peradilan, khususnya dalam bidang hukum pajak, menjadi prasyarat penting agar tujuan independensi peradilan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif..