Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan, PDRB DAN Level Of Capital Outlay Terhadap Efesiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa TengahTahun Anggaran 2016-2020 Victorinus Laoli; Try Edi Suwarno; Riyadatu Muthmainnah; Hamonangan Siallagan
Jesya Vol 9 No 2 (2026): FORTHCOMING ARTICLES : JUNI 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v9i2.2612

Abstract

Riset ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis dampak dari Kemandirian Keuangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Level of Capital Outlay (LCO) terhadap tingkat efisiensi finansial pada pemerintah daerah. Lebih lanjut, studi ini juga menguji kapasitas jumlah penduduk sebagai variabel pemoderasi dalam interaksi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder periode 2016–2020 yang bersumber dari laporan keuangan daerah, DJPK, dan BPS. Sebanyak 62 sampel dari populasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (periode amatan 2016-2020) diekstraksi melalui metode sensus dengan memanfaatkan data sekunder dari BPS, DJPK, serta laporan keuangan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji efek moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen beserta variabel moderasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi keuangan daerah. Namun, hasil uji parsial menunjukkan temuan yang berbeda: kemandirian keuangan, PDRB, dan LCO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi. Selain itu, variabel jumlah penduduk terbukti gagal menjalankan perannya sebagai moderasi karena tidak mampu memengaruhi kaitan antara variabel independen terhadap efisiensi keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi makro dan struktur belanja modal belum mampu menjadi determinan utama dalam menjelaskan variasi efisiensi keuangan daerah di lokasi penelitian. Hal ini memberikan sinyal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali efektivitas pengelolaan anggaran di luar faktor-faktor tersebut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang lebih teknis guna memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan manajerial publik.
Analisis Moral Tax Suation Pada Wajib Pajak Milenial Urban Shahnaz Arianne Amirah; M. Fahriyal Aldi; M Bastian; Try Edi Suwarno; Haris Reza Fathony
Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research May 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jap.v6i1.8650

Abstract

Kepatuhan pajak sukarela (voluntary compliance) merupakan pilar utama stabilitas fiskal negara, namun mencapainya memerlukan pendekatan yang melampaui sekadar penegakan hukum pidana pajak (tax enforcement). Penelitian ini menganalisis efektivitas moral tax suasion (pembujukan moral perpajakan) terhadap wajib pajak generasi milenial di kawasan urban. Karakteristik milenial urban yang adaptif terhadap teknologi, kritis, namun rentan terhadap distrust terhadap otoritas publik menjadi dinamika tersendiri dalam lanskap perpajakan modern. Guna mengukur tingkat efektivitas tersebut, penelitian ini melihat seberapa jauh pesan moral diinternalisasi oleh wajib pajak, bagaimana mereka memandang kewajiban etisnya, serta respons nyata dalam pelaporan mandiri. Dengan metode kualitatif deskriptif, tim peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 15 informan milenial yang mewakili ragam latar belakang profesi dan kelas ekonomi di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Keabsahan data dan pencegahan bias subjektif dijamin lewat teknik triangulasi sumber, member checking, serta pengodean bersama antar-peneliti (inter-rater reliability). Efektivitas moral suasion sangat bergantung pada transparansi alokasi dana pajak dan kualitas pelayanan digital. Ketika milenial urban melihat adanya reciprocity (timbal balik) yang konkret dan akuntabilitas publik yang tinggi, kesadaran moral mereka untuk membayar pajak meningkat secara signifikan.