Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
ibnu elmi AS pelu
UIN Palangka raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Partisipasi dan Transparansi dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Cinta di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Kapuas Arbainsyah Arbainsyah; ibnu elmi AS pelu
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 6 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i6.12097

Abstract

                The development of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in today's educational context no longer focuses solely on achieving students' cognitive aspects, but also emphasizes strengthening the values ​​of compassion, tolerance, and character building, supported by good educational governance. Most previous research still focused in the learning dimension in implementing the PAI curriculum. Studies that specifically integrated a love-based PAI curriculum with the principles of good governance, especially regarding stakeholder participation and transparency in the educational decision-making process, is still relatively limited. This study aimed to analyze the implementation of the principles of participation and transparency in the development of the Love-Based Islamic Religious Education Curriculum at Islamic Madrasah Tsanawiyah in Kapuas Regency. The study used a qualitative approach with a field research, through observation, interviews, and documentation techniques with madrasah principals and stakeholders at two madrasahs. Data were analyzed through stages of reduction, presentation, and drawing conclusions with source triangulation. The results indicates that the application of the principles of participation and transparency in curriculum development takes place through deliberation mechanisms, teacher council forums, and policy socialization to parents of students, while information transparency is supported by reporting learning outcomes through a digital system. Based on the spectrum Arnstein’s Ladder of Citizen Participation, the level of stakeholder participation is at the stage consultation going to partnership, as indicated by the existence of consultation and the expression of aspirations in good governance forums, yet strategic authority still rests with madrasah leaders. This finding indicates that participatory practices have gone beyond the informative stage, but have not yet fully achieved equal power sharing. Another dimension, the effectiveness of curriculum implementation is influenced by limited human resources, the use of technology, and the more evenly distributed teacher readiness within the madrasah environment. This finding emphasizes the importance of strengthening teacher capacity, supporting technology access, and developing participation mechanisms to realize more participatory and transparent madrasah curriculum governance.
Good Governance Pengolaan Zakat: Peran QRIS Dalam Meningkatkan Transparansi Di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya: Good Governance in Zakat Management: The Role of QRIS in Increasing Transparency at the Darussalam Grand Mosque in Palangkaraya Yogi Yogi; Ibnu Elmi AS Pelu
Anterior Jurnal Vol. 25 No. 2 (2026): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v25i2.12676

Abstract

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Meskipun telah diterapkan secara luas di Indonesia, kajian tentang QRIS dari perspektif good governance masih relatif terbatas. QRIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Namun, penerapan QRIS juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur digital, keamanan data, dan literasi keuangan masyarakat. Dari perspektif good governance, QRIS dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dan regulator untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Good Governance Pengolaan Zakat: Peran QRIS Dalam Meningkatkan Transparansi Di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari Pengurus masjid dan jamaah yang menggunakan QRIS sebagai transaksi zakat, yaitu berfungsi sebagai subjek dan informan kunci dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan wawancara. Kebaruan penelitian tentang good governance pengelolaan zakat dengan fokus pada peran QRIS dalam meningkatkan transparansi di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya masih relatif terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi sangat penting dalam pengelolaan zakat. QRIS dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan QRIS, masyarakat dapat membayar zakat secara online, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat. QRIS juga memungkinkan lembaga zakat memantau transaksi zakat secara real-time, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Konsep Akuntabilitas dalam Good Gavernance: Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Modern M. Arif Hakim; Ibnu Elmi AS Pelu
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 4, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2026)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v4i02.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akuntabilitas dalam perspektif pemikiran Islam melalui gagasan Ibn Khaldun serta mengkaji implikasinya terhadap konsep good governance dalam sistem pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review yang berfokus pada analisis terhadap karya klasik Muqaddimah sebagai sumber primer serta berbagai literatur akademik sebagai sumber sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun tercermin melalui beberapa prinsip utama, yaitu keadilan sebagai dasar legitimasi kekuasaan, amanah kekuasaan dan tanggung jawab moral pemimpin, konsep asabiyyah sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik, serta pentingnya integritas dan moralitas penguasa dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai utama dalam konsep good governance modern, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki relevansi historis dalam kajian politik Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Co-Authors Arbainsyah Arbainsyah M. Arif Hakim Yogi Yogi