Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Innovation Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Journal Of Science Education And Management Business
Muhammad Adrian Perdana
Politeknik Pengadaan Nasional
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tata Kelola Lingkungan Kolaboratif Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Perlindungan Ekosistem Lokal Di Provinsi Riau Muhammad Adrian Perdana; Vina Valentina
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 2 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62357/joseamb.v5i2.1158

Abstract

Provinsi Riau menghadapi krisis ekologi struktural yang kompleks, ditandai oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang akibat konversi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI), degradasi kawasan konservasi Tahura Sultan Syarif Hasyim (SSH), serta pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Hulu oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Instrumen tata kelola berbasis komando-kendali (command-and-control) terbukti tidak memadai dalam merespons kompleksitas ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Rezim Tata Kelola Lingkungan Kolaboratif (Collaborative Governance Regimes/CGRs) di Provinsi Riau melalui tiga situs kasus yang melintasi skala makro, meso, dan mikro. Menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini menerapkan kerangka CGRs Emerson & Nabatchi (2015) yang mencakup komponen konteks sistem, pendorong, dan dinamika kolaborasi (principled engagement, shared motivation, capacity for joint action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja karhutla 2025 melampaui target secara signifikanluas terbakar 179.969,18 ha dari target maksimal 586.702,59 ha (69,94%efisiensi) kolaborasi yang terbangun masih bersifat reaktif-aksidental dan transaksional jangka pendek. Distrust masyarakat adat, asimetri sumber daya, serta pembubaran Desk Karhutla pasca-September 2025 menjadi hambatan utama. Penelitian ini menghasilkan model ICEL-R (Integrative Collaborative Eco-Governance for Local Resilience) sebagai kerangka transformasi menuju rezim kolaborasi adaptif-permanen di Riau.
Green Public Procurement (GPP) sebagai Salah Satu Strategi SDGs untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan yang Ramah Lingkungan Vina Valentina; Muhammad Adrian Perdana
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.7606

Abstract

Green Public Procurement (GPP) is an approach to public procurement that takes environmental considerations into account in the planning, selection, and implementation stages of contracts. The goal is to ensure that the goods, services, or construction works selected not only meet the government's needs but also have a positive impact or at least minimal negative impact on the environment. Sustainable Development (SDGs) is a development concept that focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, taking into account three pillars: economic growth, social aspects, and environmental aspects. The SDGs represent a global agenda aimed at addressing key challenges in global development, with a focus on achieving a harmonious balance between economic growth, social welfare, and environmental preservation. The SDGs consist of a series of targets designed to create inclusive, fair, and sustainable development, benefiting both the current and future generations. The success of GPP is strongly influenced by a strong commitment, clear regulations, capacity building of human resources, and synergy between the government, suppliers, and society. The use of information technology also plays a crucial role in ensuring transparency and efficiency in the implementation of GPP. Therefore, GPP plays a significant role as a catalyst for systemic change towards sustainable consumption and production patterns, while accelerating the achievement of global sustainable development goals.
Analisis Efektivitas Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Pendekatan Sistem Input Proses Output Outcome (IPOO) Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Muhammad Adrian Perdana; Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 Nomor 1, March 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v8i1.9691

Abstract

Urban waste management is one of the primary challenges faced by major cities in Indonesia, including Pekanbaru. The population growth in Pekanbaru, which reached 1,064,566 people in 2016, is directly proportional to the increasing volume of waste generation that requires management. This study aims to analyze the effectiveness of waste management at the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Department (DLHK) using the Input–Process–Output–Outcome (IPOO) system approach. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including documentation studies, interviews, and observations. The results indicate that the waste fleet's transport capacity only reaches 48.2% of the ideal requirement, leaving the volume of handled waste far below the actual generation. There is a gap between available inputs, ongoing processes, resulting outputs, and expected outcomes in Pekanbaru's waste management. It is necessary to at least double the fleet capacity, strengthen regulations, and increase community participation.
Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Beritikad Baik dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Satria Ramadhan; Muhammad Adrian Perdana
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62357/joseamb.v5i1.909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa yang bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi peran asas itikad baik ( good faith )—khususnya dimensi objektif atau kepatutan—sebagai landasan teoretis dan operasional untuk menjamin kepastian hukum dalam relasi kontrak yang cenderung tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi pustaka), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (literatur dan regulasi) dan dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan norma fundamental yang melengkapi prinsip-prinsip PBJP dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perlindungan hukum bagi penyedia yang beritikad baik diwujudkan dalam dua bentuk: preventif (melalui klausul kontrak yang adil seperti force majeure dan penyesuaian harga) dan represif (melalui hak klaim ganti rugi dan pilihan forum penyelesaian sengketa). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan implementasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan urgensi optimalisasi penegakan asas itikad baik secara konsisten oleh aparatur pemerintah untuk mewujudkan keadilan substantif dalam PBJP.
Mengukur Dampak Sosial Pengadaan Pemerintah: Analisis Hubungan Antara Pola Pengadaan Dan Indikator Kemiskinan Di Riau Muhammad Adrian Perdana; Anggela Septiani
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62357/joseamb.v5i1.913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan indikator kemiskinan di Provinsi Riau periode 2021–2024. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Fokus utama diberikan pada proporsi PBJ yang bersifat padat karya, swakelola berbasis masyarakat, serta alokasi untuk infrastruktur dasar, sebagai proksi kebijakan pro-poor. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun total belanja PBJ di Riau relatif besar, desain alokasinya belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara merata. Terdapat ketimpangan spasial: wilayah perkotaan mengalami penurunan kemiskinan, sementara kabupaten pedalaman seperti Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi justru stagnan atau memburuk. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJ di Riau masih rentan terhadap elite capture dan kurang mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PBJ dalam pengentasan kemiskinan tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh orientasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif.
Strategi Adaptasi Organisasi Wirausaha Sosial Menghadapi Hambatan Birokrasi dalam Proses Tender Pemerintah Anggela Septiani; Muhammad Adrian Perdana
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama teori strategi, teori agensi (agency theory), dan manajemen perubahan untuk memahami bagaimana wirausaha sosial menavigasi ketegangan antara misi sosial dan tuntutan birokrasi formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi wirausaha sosial mengembangkan strategi adaptasi multidimensi: (1) secara strategis, mereka mengadopsi postur hibrida yang memadukan stabilitas misi dengan fleksibilitas operasional; (2) secara relasional, mereka membangun kredibilitas institusional untuk mengurangi agency costs dan ketidakpercayaan dari pihak pemerintah; serta (3) secara internal, mereka menjalankan proses manajemen perubahan yang bertahap guna menyesuaikan struktur tanpa mengikis identitas sosial. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih inklusif terhadap pelaku berbasis misi sosial
Co-Authors Anggela Septiani Ariandi A Zulkarnain Satria Ramadhan Vina Valentina