Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Asas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Syifaa Afelyna Suryoputri; Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i3.239 - 252

Abstract

Abstract: Village officials have an important role in improving the quality of public services, so understanding village officials on the principles of public service is a must. However, the Human Resources (HR) of the Sidomulyo Village apparatus have so far been inadequate and seem sober. Making the principle of public service the basis for public service must be followed by an understanding of the village officials towards these principles. The approach method in this research is Juridical Empirical, using primary and secondary data. The findings in this study are, first, the level of understanding of Sidomulyo Village Officials regarding the principles of public service delivery is at the middle level, this can be seen by fulfilling 2 of the 3 indicators of understanding, namely translating and interpreting. Second, the level of understanding of Sidomulyo Village Officials regarding the principles of public service delivery greatly influences the realization of excellent service. Third, the embodiment of excellent service can be seen from the fulfillment of the A6 competency in the excellent service of an organization. The results of this study suggest: (1) increasing the understanding of Village Officials on the principles of public service delivery, (2) learning the basics of excellent service and implementing it, (3) increasing the role of the community in administering public services and (4) increasing employee competence. Keywords: Design Tools, Principles, Public Service, Excellent Service. Abstrak: Perangkat desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pemahaman perangkat desa terhadap asas pelayanan publik merupakan suatu keharusan. Namun, Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Sidomulyo selama ini masih kurang memadai dan terkesan seadanya. Menjadikan asas pelayanan publik sebagai dasar pelayanan publik harus diikuti dengan pemahaman perangkat desa terhadap asas-asas tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ialah Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini berupa, pertama tingkat pemahaman Perangkat Desa Sidomulyo terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik berada pada tingkat madia, hal tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya 2 dari 3 indikator pemahaman yakni menerjemahkan dan menafsirkan. Kedua, tingkat pemahaman Perangkat Desa Sidomulyo terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap perwujudan pelayanan prima. Ketiga, perwujudan pelayanan prima dapat dilihat dari terpenuhinya kompetensi A6 dalam pelayanan prima sebuah organisasi. Hasil dari penelitian ini menyarankan: (1) meningkatkan pemahaman Perangkat Desa terhadap asas penyelenggaraan pelayanan publik, (2) mempelajari dasar pelayanan prima dan mengimplementasikannya, (3) meningkatkan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan (4) meningkatkan kompetensi pegawai. Kata Kunci: Perangkat Des, Asas, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg Tentang Perbuatan Melawan Hukum: Studi di Pengadilan Negeri Magelang Divya Triana Rahmawati; Intan Rahayu; Elyassin Firdaus; Bagus Fajar Ardiyanto; Syifaa Afelyna Suryoputri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5262

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg terkait gugatan yang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur karena adanya proses pidana  yang masih berjalan. Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa pinjaman yang menjaminkan sebuah truk sebagai objek jaminan yang juga melibatkan penipuan serta kelalaian pihak pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan asas prejudiciiel geschil yang memungkinkan penangguhan perkara pidana demi penyelesaian sengketa perdata. Kemudian, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam kasus tersebut juga kurang mencerminkan keadilan subtantif, karena dapat memperbesar kerugian pihak yang paling lemah, yaitu penggugat. Sehingga, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja, tetapi juga harus melindungi keadilan bagi para pihak.
Konstitusionalitas Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2025 syifaa afelyna suryoputri; Alan Bayu Aji
JURNAL RECHTENS Vol. 15 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal issue examined in this study concerns the constitutional limits on using a Presidential Instruction as a policy rule to implement budget efficiency measures when such measures affect Intergovernmental Transfers (TKD) and the Special Fund for the Special Region of Yogyakarta (Dana IS). This study aims to assess the constitutionality of Presidential Instruction No. 1 of 2025 in governing TKD efficiency and its implications for Dana IS. This is a normative legal study. The findings indicate that a Presidential Instruction is justifiable insofar as it regulates the procedures for budget execution without materially altering the TKD configuration stipulated in the State Budget Law. However, implementing the Instruction through subordinate instruments that create a “reserve” scheme may effectively reduce regional fiscal entitlements and function as a concealed budget revision, thereby conflicting with the principle of legality and undermining Parliament’s budgetary authority. Because Dana IS specifically supports asymmetric decentralization, any effective reduction in its funding may also be inconsistent with the constitutional requirement of fair and harmonious central–regional fiscal relations and the statutory commitment to financing Yogyakarta’s special status.
Efektivitas Penyidikan dan Perlindungan Korban Cybercrime : Studi Kasus Polres Magelang Kota Aura Zahra Rizkillah Latif; Hasrinda Rizqi Pramassari; Najwa Aulia Widyaningrum; Ayu Savitri; Muhammad Reyvanza Anwar; Syifaa Afelyna Suryoputri
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2026): Agustus: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i3.9450

Abstract

This study analyzes the effectiveness of cybercrime investigation, particularly online fraud, at Polres Magelang Kota, highlighting the legal gap between das sollen (ideal regulations in National Criminal Code Article 492, ITE Law, and updated KUHAP) mandating swift tech-based forensics and das sein (field reality) relying on manual methods, limited digital forensic HR, inadequate equipment, and poor inter-agency coordination, resulting in only 81.72% case resolution rate. The objectives are to evaluate Satreskrim's investigation process, victim protection, and formulate strategic recommendations to achieve the national 90% target. Employing normative-empirical qualitative methods with das sollen-das sein approach, data collection involved library research, field observations, investigator interviews, and case studies like the 2025 student phone seizure. Findings reveal structured yet hindered investigations due to structural constraints, with cumulative victim protections via restitution and restorative justice rarely fully realized. Conclusions emphasize AI training, local MoUs, and massive digital literacy campaigns to bridge Friedman's legal system theory gaps and enhance local cybercrime enforcement.