Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Aura Zahra Rizkillah Latif
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik Aura Zahra Rizkillah Latif; Basuki; Badriyah ‘Izatul Isnaini; Ima Nur Syamsiah; Tania Febrianti; Melati Harmia Putri; Bemby Navita; Luqman Hakim Ansori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1049

Abstract

Hibah merupakan instrumen penting dalam hukum islam yang mencerminkan nilai-nilaisosial dan ekonomi melalui pemberian harta  secara  sukarela tanpa imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk rukun, syarat, serta tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan hukum positif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an,  hadist, dan ijtihad ulama, dengan rukun utama meliputi pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mawhub lahu), barang yang dihibahkan (mawhub bih), ijab, dan qabul. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur secara rinci dalam KHI dan KHES untuk memastikan legalitas serta keadilan dalam penerapannya. Meskipun praktik hibah telah lama diterapkan, terdapat tantangan seperti sengketa keluarga dan penyalahgunaan hibah untuk menghindari kewajiban hukum tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan penerapan hibah yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan legal di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hibah, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam praktiknya dan memperkuat penerapannya sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Badriyah 'Izatul Isnaini; Ahmad Zidan Al Arif; Tania Febrianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1331

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional  yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia, dengan korban terbanyak merupakan perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana  Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta  kendala  yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan  kualitatif  dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan pengadilan terkait TPPO. Hasil dari penelitian  mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi penegakan hukum masih terkendala seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga,  serta perlindungan korban yang belum optimal. Peran lembaga negara dan kerja sama internasional juga sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perdagangan orang lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan  kapasitas aparat melalui  pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan  korban yang lebih baik agar pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Mohammad Arya Dharmaputra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2955

Abstract

  Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang- undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi  
Efektivitas Penyidikan dan Perlindungan Korban Cybercrime : Studi Kasus Polres Magelang Kota Aura Zahra Rizkillah Latif; Hasrinda Rizqi Pramassari; Najwa Aulia Widyaningrum; Ayu Savitri; Muhammad Reyvanza Anwar; Syifaa Afelyna Suryoputri
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2026): Agustus: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i3.9450

Abstract

This study analyzes the effectiveness of cybercrime investigation, particularly online fraud, at Polres Magelang Kota, highlighting the legal gap between das sollen (ideal regulations in National Criminal Code Article 492, ITE Law, and updated KUHAP) mandating swift tech-based forensics and das sein (field reality) relying on manual methods, limited digital forensic HR, inadequate equipment, and poor inter-agency coordination, resulting in only 81.72% case resolution rate. The objectives are to evaluate Satreskrim's investigation process, victim protection, and formulate strategic recommendations to achieve the national 90% target. Employing normative-empirical qualitative methods with das sollen-das sein approach, data collection involved library research, field observations, investigator interviews, and case studies like the 2025 student phone seizure. Findings reveal structured yet hindered investigations due to structural constraints, with cumulative victim protections via restitution and restorative justice rarely fully realized. Conclusions emphasize AI training, local MoUs, and massive digital literacy campaigns to bridge Friedman's legal system theory gaps and enhance local cybercrime enforcement.
Co-Authors Ahmad Zidan Al Arif Ayu Savitri Badriyah 'Izatul Isnaini Badriyah ‘Izatul Isnaini Basuki Bemby Navita Hasrinda Rizqi Pramassari Ima Nur Syamsiah Kuswan Hadji Luqman Hakim Ansori Melati Harmia Putri Mohammad Arya Dharmaputra Muhammad Reyvanza Anwar Najwa Aulia Widyaningrum Nur Wahid Muharrom Riyan Destra Dwi Ardianto Ronaan Maulana Basuki Syifaa Afelyna Suryoputri Tania Febrianti