Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Adityo Pratikno Ramadhan
University of Bengkulu
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Penggunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan Melalui Aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu Muhammad Taufieq Tamsie; Adityo Pratikno Ramadhan; Gushevinalti Gushevinalti
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/rnykyf40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu sebagai bentuk inovasi kebijakan publik berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sipanggar Baja mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Sistem ini telah mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip good governance karena mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sistem manual, seperti lambatnya proses, kurangnya transparansi, dan tingginya potensi kesalahan administrasi. Namun demikian, implementasi aplikasi Sipanggar Baja belum berjalan optimal akibat beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, serta kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, masih ditemukan permasalahan pada aspek sistem, seperti gangguan teknis, tampilan antarmuka yang kurang ramah pengguna, serta fitur informasi dan notifikasi yang belum optimal. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan akibat belum meratanya kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap aplikasi ini cenderung positif, terutama dalam hal kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi aplikasi Sipanggar Baja memerlukan perbaikan berkelanjutan dari aspek teknologi, kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu Ulfa Azzahra; Adityo Pratikno Ramadhan; Gushevinalti Gushevinalti
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/eyp9t756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sistem PEDe PPD merupakan inovasi berbasis e-government yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan permasalahan, khususnya terkait ketidakkonsistenan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Bapperida Provinsi Bengkulu serta enam perangkat daerah sebagai lokus penelitian. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem PEDe PPD belum berjalan merata. Dari aspek komunikasi, masih terdapat perbedaan pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan mekanisme sistem. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan kompetensi teknis, ketidakmerataan kemampuan operator, serta adanya pergantian admin. Dari aspek disposisi, komitmen dan konsistensi pelaksana masih bervariasi antar perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pembagian tugas masih harus disempurnakan. Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan sistem digital yang terintegrasi, dukungan regulasi, serta peran Bapperida sebagai pengampu kebijakan. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis, serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pendampingan guna menyempurnakan implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan.
Analisis Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Provinsi Bengkulu Iqbal Tawakkal; Adityo Pratikno Ramadhan; Gushevinalti Gushevinalti
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/9mkeed77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaannya. IKD merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tingkat aktivasi IKD di Provinsi Bengkulu masih rendah, yaitu sekitar 5,1% dari total wajib KTP pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, operator layanan IKD, masyarakat pengguna dan non-pengguna, serta instansi terkait yang berpotensi terintegrasi, yaitu BPJS. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta tahapan analisis kebijakan William N. Dunn yang mencakup perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan IKD dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan internet, serta kendala teknis aplikasi. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih mengutamakan penggunaan dokumen fisik juga menjadi hambatan dalam penggunaan IKD. Dari sisi kelembagaan, pemanfaatan IKD dalam layanan publik, termasuk pada layanan BPJS, masih dalam proses pengembangan dan penerapan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan infrastruktur digital, penyederhanaan aplikasi, serta integrasi IKD dengan layanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan.
Co-Authors Gushevinalti Gushevinalti Gushevinalti Gushevinalti Iqbal Tawakkal Muhammad Taufieq Tamsie Ulfa Azzahra