Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Indonesia Journal of Law and Social Politics
Muhammad Zufar Aminullah
Universitas Merdeka Surabaya
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Consumer Protection in Binding Sale and Purchase Agreements of Subsidized Housing Muhammad Zufar Aminullah
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i1.66

Abstract

Subsidized housing is an important instrument in providing affordable housing for low-income people. However, the practice of Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB), which is generally made unilaterally by developers, often raises legal problems. Many PPJBs contain standard clauses that are detrimental to consumers, such as delays in submission or non-conformity with specifications, thereby weakening the consumer's position in the contractual relationship. This study emphasizes the importance of legal protection for consumers of subsidized housing by reviewing the provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, and Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 11 of 2019 concerning PPJB. Article 18 of the UUPK expressly prohibits the inclusion of clauses that are detrimental to consumers and declares them null and void. Therefore, strengthening regulations, law enforcement, and public awareness is crucial to create fair and balanced consumer protection in subsidized housing transactions.
Tinjauan Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Waarmerking dalam Pembuktian Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN BGR) Muhammad Zufar Aminullah; Mohammad Roesli; Bastianto Nugroho
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3013

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang digunakan dalam transaksi jual beli rumah sebelum terpenuhinya persyaratan untuk melaksanakan Akta Jual Beli (AJB). Dalam praktiknya, PPJB dapat dibuat sebagai akta di bawah tangan yang kemudian dilakukan waarmerking oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian PPJB yang dilakukan waarmerking dalam pembuktian wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Bgr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan PPJB tidak ditentukan oleh dilakukannya waarmerking, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, PPJB yang dilakukan waarmerking tetap dapat mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, karena tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, waarmerking tidak mengubahnya menjadi akta autentik dan kekuatan pembuktiannya tetap berkaitan dengan pengakuan serta pembuktian mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian. Dalam perkara a quo, PPJB yang dilakukan waarmerking digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi dasar dalam menilai terpenuhi atau tidaknya prestasi yang diperjanjikan dalam kaitannya dengan wanprestasi.
Co-Authors Bastianto Nugroho Mohammad Roesli